Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
MENTERI Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta jajarannya menegakkan birokrasi bersih dan akuntabel dalam melayani pendidikan dan kebudayaan. Karena itu, Kemendikbud meluncurkan peresmian Pusat Asesmen (PA) sebagai cara mewujudkan hal tersebut.
"Keberadaan Pusat Asesmen atau PA ini sangat baik untuk dapat menerapkan birokrasi yang bersih dan akuntabel terutama dalam pelayanan pendidikan dan kebudayaan yang lebih baik," kata Muhadjir Effendy pada peresmian Pusat Asesmen (PA) Kemendikbud di kantor Kemendikbud Jakarta, Selasa (26/2).
Peresmian tersebut juga dihadiri Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kem PAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Irjen Kemendikbud Muchlis R Luddin, Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Supriano, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Totok Suprayitno.
Muhadjir lantas mengingatkan kepada jajaran pejabat Kemendikbud untuk tidak melakukan KKN.
"Saya harap pejabat di lingkungan kementerian tidak melakukan perekrutan pegawai seolah-olah ingin menunjukan kekuasaannya tanpa memperhatikan beban birokrasi. Padahal, bapak Presiden sudah meminta efisiensi dalam birokrasi negara," imbuhnya.
Baca juga: Reformasi Birokrasi akan Wujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia
Melalui PA, Muhadjir berharap proses seleksi dan promosi jabatan di lingkungan Kemendikbud tidak sekadar melihat data namun juga memperhatikan sikap dan karakter genuine dari pegawai atau pejabat tersebut.
"Kita harus menangkap fakta dibalik data. Dalam mempromosikan orang pada posisi tertentu dengan berdasarkan pengalaman kuat. Karena ada orang yang mencari muka untuk menjadi pemuka,” tukasnya.
Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi menambahkan PA akan menjadi asesmen bagi seluruh pegawai Kemendikbud.
“Kami akan mempunyai rapor pegawai yang dapat dipetakan sekaligus menjadi rekam jejak bagi seleksi pegawai untuk jabatan yang lebih tinggi, baik madya dan pratama,” ujarnya.
Senada, Irjen Kemendikbud Muchlis berharap melalui PA dapat mendeteksi kemungkinan penyimpangan dalam seleksi dan promosi pegawai di Kemendikbud.(OL-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved