Bansos Nontunai Bermanfaat Ganda

Bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), selain untuk mengatasi kemiskinan juga mendukung ekonomi digital. Bansos yang disalurkan nontunai melalui bank itu membuat para penerimanya mengenal transaksi digital.

Hal itu dikatakan Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto dalam pencairan bansos PKH dan BPNT di Kota Kupang, NTT, Rabu (19/2). Ia menjelaskan, sejak era Presiden Joko Widodo, bansos mulai disalurkan secara nontunai menggunakan kartu keluarga sejahtera (KKS). Hal itu merupakan inovasi sosial 4.0.

"Ibu-ibu punya kartunya (KKS). Ini sudah masuk era digital, PKH dan BPNT dapat diambil menggunakan kartu, seluruh transaksinya online. Inilah bagian dari membangun ekonomi digital," tuturnya di hadapan seribuan perwakilan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan BPNT di Kupang.

Dengan KKS, lanjutnya, penerima bansos juga belajar mengenal produk-produk perbankan, mulai menabung, dan mengakses beragam bantuan untuk memulai usaha.

Sementara itu, mewakili Menteri Sosial, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat yang mendampingi Menperin mengatakan KKS mempunyai fungsi ganda yaitu menjadi tabung-an dan dompet elektronik (e-wallet).

"Melalui KKS diharapkan bansos dapat memenuhi target 6T, yakni tepat waktu, tepat kualitas, tepat administrasi, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat waktu," tuturnya.

Penggunaan KKS sebagai sarana untuk mengambil bansos oleh KPM terbukti meningkatkan capaian kinerja PKH. Pada 2014 terdapat 3 juta KPM dengan realisasi penyaluran 93,26%. Di 2015 ada 3,5 juta KPM, yang terealisasi 100,29%.

Pada 2016 jumlah KPM naik dua kali lipat menjadi 3,5 juta dengan realisasi penyaluran 99,69%. Pada 2017 jumlah KPM naik menjadi 6 juta, realisasi penyalurannya 103,8%. Adapun tahun lalu, terdapat 10 juta KPM dengan realisasi penyaluran 100,023%. (Ind/H-2)