DPR Minta Sekolah yang Hukum Siswi Penunggak SPP Ditindak

ANGGOTA Komisi X DPR RI Nizar Zahro mengecam tindakan salah satu sekolah dasar di Bojong Gede, Bogor, Jawa Barat, yang menghukum siswanya dengan push up 100 kali lantaran telat bayar iuran SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan). Ia meminta aparat kepolisian mengusut kasus ini.

"Karena sudah terjadi hukuman yang berlebihan, sebaiknya aparat penegak hukum segera bertindak agar kasus serupa tidak terulang kembali," kata Nizar saat dihubungi, Selasa (29/1).

Menurut Nizar, hukuman ala militer tidak pantas diberikan kepada peserta didik sekolah dasar. Apalagi yang bersangkutan masih di bawah umur.

"Penunggakan SPP bukan bentuk pelanggaran, maka tidak pantas diberikan hukuman," tegas Nizar.

Masalah penunggakan iuran SPP disebut kerap dialami siswa khususnya di sekolah-sekolah swasta. Kepala sekolah pun dituntut turun tangan mencari jalan tengah dan solusi alih-alih menggunakan kekerasan.

Baca juga: Anak Dihukum Push-Up, Sekolah Langgar UU Perlindungan Anak

"Seharusnya kepala sekolah cukup memanggil orangtua siswa untuk menyelesaikan pembayaran SPP," ujarnya.

Ia menambahkan apabila keadaan ekonomi yang bersangkutan tidak memungkinkan, kepala sekolah harus mampu memfasilitasi agar siswi itu mendapatkan program bantuan pemerintah. Misalnya program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Terlebih saat ini alokasi anggaran untuk pendidikan cukup besar.

"Sangat disayangkan anak tidak mampu dihukum gara-gara tidak bisa bayar SPP," tutupnya.

Sebelumnya, diduga akibat belum melunasi SPP, seorang siswi kelas IV sekolah dasar di Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dihukum push up sebanyak 100 kali. Akibat kejadian itu, siswi bersangkutan mengalami trauma dan sudah sepekan enggan kembali ke sekolah lantaran takut mendapatkan hukuman tambahan. (Medcom/OL-2)