Perlu Pembentukan Otoritas Majukan Danau Toba

DPRD Kabupaten Simalungun menyampaikan keprihatinan keterpurukan pariwisata Danau Toba dan mengusulkan pembentukan badan otorita untuk memajukan pariwisata di kawasan ini.

"Harus itu, supaya ada keseragaman perencanaan tata kelola Danau Toba yang berada di tujuh kabupaten dalam Provinsi Sumatera Utara," ujar Ketua Komisi IV DPRD Simalungun Sulaiman Sinaga.

Anggota DPRD membidangi pariwisata ini menjelaskan saat ini kepala daerah dari tujuh kabupaten mengelola dan mengembangkan Danau Toba sesuai dengan keinginan sendiri. "Seperti contoh, adanya kerambah yang merusak pemandangan dan keberadaan perairan Danau Toba dan ini berdampak pada seluruh kawasan," sebut Sulaiman.

Kalaupun untuk memajukan perekonomian masyarakat setempat kata Sulaiman, ditetapkan satu kawasan dan dikelola menjadi pusat budi daya perikanan. "Pantai Haranggaol misalnya. Kawasan ini jangan lagi mengandalkan pariwisata alam, tetapi budi daya ikan. Jadi tetap menjadi daerah tujuan tertentu," papar Sulaiman. Penertiban kata Sulaiman, hanya bisa dilakukan dengan pembentukan badan otorita yang berwenang penuh mengelola kawasan Danau Toba.

Badan otorita bisa menetapkan kebijakan yang harus dilakukan, membina mental masyarakat setempat dan melakukan penindakan terhadap hal-hal yang bisa merusak alam Danau Toba. "Semua ini tergantung keinginan dan peran aktif Kementrian Pariwisata dan kepala daerah kawasan Danau Toba," tandas Sulaiman.

Menpar Arief Yahya menambahkan betapa pentingnya badan tersebut untuk pariwisata Indonesia. "Bayangkan, satu perusahaan punya 7 CEO, itu nggak bisa jalan perusahannya," ujar Menpar Arief Yahya dalam 'Rakor Tindak Lanjut Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba' di di IT Del Laguboti, Toba Samosir, Sumatra Utara, Sabtu (9/1).

Perkataannya menyinggung soal pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi. "Itu namanya Critical Success Factor. Saya nggak akan ke sini, kalau 7 bupati itu tidak tanda tangan dalam satu surat. Akhirnya sudah tercapai," katanya.

Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pariwisata. Suatu badan yang dibentuk oleh Kemenpar yang berisikan para ahli, pemda dan pemerintah pusat. Badan Otorita Pariwisata inilah yang nantinya memutuskan, mau dibikin atraksi dan fasilitas apa serta apa-apa saja yang dibenahi. (Ant/P-2)