Literasi Digital Tangkal Hoaks

DI tahun politik ini, kabar bohong atau hoaks boleh jadi akan berembus semakin kencang menerpa masyarakat.

Namun, ada cara cespleng untuk meredam hoaks tersebut, yakni warga masyarakat harus lebih cermat dan kritis.

Selain itu, seluruh elemen bangsa kompak bersatu melawan hoaks agar kualitas demokrasi dan kehidupan sosial kita tidak semakin terkikis.

Demikian rangkuman pendapat dari sejumlah kalangan yang disampaikan kepada Media Indonesia dalam kesempatan terpisah, kemarin.

“Hoaks itu merenggut hak publik untuk memperoleh informasi yang benar. Isu hoaks pun bisa menjadi top of mind. Pendekatan budaya menjadi penting dengan melibatkan semua tokoh, lembaga pendidikan, dan media. Sudah saatnya semua elemen bangsa komit melawan hoaks. Kalau hoaks dibiarkan tanpa gugatan dan perlawanan, ya itu akan dianggap benar,” kata Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, di Jakarta.

Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya ini, pendekatan budaya yang dimaksudkannya ialah memperbanyak literasi digital sebagai upaya meredam hoaks. Literasi digital ialah sikap dan kemampuan seseorang memanfaatkan teknologi digital untuk mengakses, menganalisis, dan mengevaluasi informasi.

“Karena penegakan hukum itu ada di hilir. Hulunya ialah pencegahan melalui literasi digital. Selain hukum perlu ada pendekatan budaya melalui literasi digital kepada masyarakat,” lanjut Henri.

Henri mencontohkan bagaimana hoaks yang terstruktur dan masif itu juga bagian dari strategi untuk mendelegitimasi salah satu pihak atau institusi.

“Teranyar hoaks tujuh kontainer kertas suara pemilu yang telah dicoblos. Isu ini bertalian dengan hoaks sebelumnya, yaitu KTP-E yang didatangkan dari Tiongkok dan hoaks mengenai sejuta orang gila yang diperbolehkan mencoblos,” ujar Henri.

Senada dengan Henri, Wakil Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Indra Hakim Hasibuan mengatakan hoaks merupakan praktik politik yang kotor untuk menjatuhkan lawan.

“Namun, masyarakat kan semakin cerdas. Jangan ada toleransi untuk penyebar hoaks karena dampak yang ditimbulkan fatal, yakni retaknya hubungan antaranak bangsa,” ungkap Indra melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Kesadaran bersama
Terkait perlunya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bersama Kemenkominfo dan Polri tidak berhenti memberikan edukasi ke sekolah dan kampus di berbagai kota di Indonesia.

“Namun, literasi digital juga diperlukan oleh partai politik agar mereka lebih waspada dan sanggup membendung potensi hoaks. Kami sedang pikirkan karena sepertinya perlu dilakukan. Kami tengah menyiapkan satgas antihoaks bekerja sama dengan instansi lain,” kata Kepala Bidang Pemberitaan dan Humas BSSN, Tri Wahyudi.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, mengatakan ke depan perlu kesadaran bersama untuk menjaga bangsa ini agar lolos dari terpaan hoaks sekecil apa pun.

“Hoaks yang menyerang KPU itu menjadi perhatian. Bekerja benar pun mereka dirongrong hoaks. Jadi, yang diserang itu kan lembaga. KPU itu dinilai kinerja dan profesionalitasnya sehingga harus dilindungi dari penyebar hoaks yang manipulatif itu,” tandas Titi. (Pro/*/X-3)