Humas Harus Bisa Manfaatkan Jejaring Sosial

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Humas Indonesia (BPP Perhumas) Agung Laksamana menilai Hubungan Masyarakat atau Public Relations (PR) harus dapat memanfaatkan perkembangan media dalam berinteraksi dengan masyarakat. Pasalnya, lewat perkembangan jejaring sosial saat ini, kesempatan untuk dapat berdialog dengan masyarakat semakin terbuka lebar.

"Kalau dulu mungkin kita hanya memberikan press realease saja, tapi sekarang sudah tidak bisa begitu, harus ada dialog dengan masyarakat lewat social media," terang Agung saat ditemui seusai Konferensi Pers Konvensi Nasional Humas Indonesia yang bertajuk Public Relations Journey: The Sustainable Path to Trus & Reputation di Jakarta, kemarin (10/11).

Jejaring sosial, lanjut Agung, dapat menjadi kesempatan untuk Humas, secara khusus Humas Pemerintahan, untuk dapat menunjukan transparansi informasi kepada publik. Pasalnya, Agung menilai Pemerintahan saat ini kebanyakan diisi oleh Menteri dari dari kalangan profesional yang memiliki kelincahan.

Oleh sebab itu, kemampuan humas untuk mengimbangi kinerja para menteri juga harus dapat ditingkatkan. "Jangan sampai keterbukaan informasi itu terpentok oleh birokrasi," tambah Agung.

Selain itu, penting bagi Humas untuk memanfaatkan momen Kopi Darat, atau berkumpul dan bertatap muka secara langsung kepada publik. Cara tersebut dicontohkan langsung oleh Presiden yang mengajak LSM untuk berdiskusi lewat makan siang, sehingga informasi Pemerintah tersampaikan, dan Pemerintah mendapat masukan dari Publik terkait keinginan mereka.

Oleh karena itu, dalam Konvensi Nasional Humas Indonesia akan dibahas bagaimana cara berdialog yang positif bersama dengan publik. "Karena harapan kami adalah bagaimana Humas dapat membangun kepercayaan publik lewat transparansi," terang Agung.

Sementara itu, Ketua Panitia Konvensi Nasional Humas Indonesia Pamungkas Trihatmoko menyatakan model kehumasan dengan dialog yang intensif merupakan satu upaya pembangunan reputasi serta meningkatkan kepercayaan pada saat Bangsa sedang krisis ekonomi. Menurutnya, baik Pemerintah Pusat, Kementerian, Korporasi serta Pemerintah Daerah sedang membangun model tersebut.

"Ini akan menjadi tantangan tersendiri, karena perkembangan saat ini menuntut hal tersebut agar ada transparansi," tutupnya. (Q-1)