Teknologi Sanggup Menjawab Rasa Waswas Itu

Ada bisul kecil, yang sayup-sayup terdengar di lingkungan Kemlu, terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang total 90 negata itu. Bermula dari kehilangan potensi US$ 35 dari biaya visa masuk. Sekalipun itu tidak terucap, tidak terdengar dalam diskusi, tidak ada sinyal, tapi dengan segala kesantunannya, Menpar Arief Yahya cukup paham suasana batin itu.

Di mana saja, yang namanya deregulasi selalu menciptakan kontraksi. Ada yang pro, ada yang kontra. Itu normal-normal saja, termasuk dalam manajemen. Plus minus itu selalu datang silih berganti. Risiko dan benefit itu mirip dua sisi mata uang yang harus diambil oleh seorang CEO-Chief Executive Officer. Risiko itu ada di mana-mana, termasuk risiko untuk maju dan memenangi pertandingan. "Bisnis itu risk taker, kalau tidak berani ambil risiko bisnis, sebaiknya bergerak di yayasan sosial saja," sebut Menpar.

Mirip dengan dunia telekomunikasi. Arief Yahya yang 10 tahun menjadi Komisaris Telkomsel itu lagi-lagi mencontohkan starter pack, atau kartu perdana. Dulu seandainya Telkomsel kekeh untuk menjual Rp100 ribu, hasilnya pasti kalah bersaing dengan rivalnya Indosat dan XL yang berani mematok harga Rp10 ribu, Rp2 ribu, sampai free. Itu menyadarkan, bahwa bisnis telekomunikasi itu bukan di starter pack. Bukan mengejar untung di muka, saat orang membeli kartu perdana, tetapi servis pada pulsa. Karena itu harus menjaga kualitas layanan, tidak putus nyambung, tersebar di seluruh Indonesia, dan aneka layanan lainnya.

Kartu Perdana yang dulu itu sudah mahal? Cara membelinya harus di Grahapari? Atau di kantor-kantor resminya Telkomsel? Sangat terbatas pintunya? "Wong mau beli produk kita kok sulit? Sama dengan Bebas Visa, mau datang berwisata ke Indonesia saja kok harus mengurus Visa lama? Tempatnya juga terbatas? Bagaimana kalau tinggal di kota yang jauh dari kantor perwakilan Indonesia di kota itu? Harus menunggu lama lagi? Wajar jika Malaysia dengan 164 Negara bebas masuk tanpa visa itu menghasilkan 27 juta wisman, tiga kalinya Indonesia yang hanya 9 juta?" jelas Arief Yahya yang didampingi I Gede Pitana (Deputi Pemasaran Luar Negeri dan Nia Niscana (Asdep Eropa-Amerika, Afrika dan Asia Timur Tengah) itu.

Kita memang kehilangan US$35 per kelapa dari pengurusan visa yang datang ke Indonesia. Tetapi, itu hanya berapa persen, sangat kecil, jika dibandingkan dengan turis yang membelanjakan duitnya ke Indonesia. Rata-rata US$1.200 untuk Asia, Australia, US$ 1.500 untuk Arab Saudi, US$1.750 rata-rata untuk UAE. Pariwisata, telekomunikasi, transportasi, itu mirip. "Saya bisa membayangkan untuk sukses mengalahkan Malaysia dan Thailand sekalipun. Syaratnya, harus kompak, Indonesia Incorporated, seperti yang terjadi di dua negara tetangga itu," ungkapnya.

Akan halnya soal pencabutan peraturan soal CAIT untuk Yacht atau perahu pesiar, dan Cabotage untuk Cruise, kapal pesiar. CAIT itu satu-satunya di dunia, hanya ada di Indonesia. Mengurus dokumen izin masuk ke perairan Indonesia, butuh 3 minggu, akhirnya mereka memilih Singapura dan Perth dan Darwin. Kadang luberannya ditangkap ke Malaysia dan Thailand. "Padahal, surganya bahari di dunia itu ya Indonesia, yang selalu kita promosikan dengan 17.000 pulau itu," kata Menpar.

"Ada 5.000 sampai 10.000 yacht yang sailing di sekitar Indonesia, yang parkir di Marina Singapura dan Australia. Yang masuk baru 700-an. Mereka hanya menjadikan perairan Indonesia sebagai halaman tempat bermain, tidak sampai mengetuk pintu, dan masuk ke rumah maritim Indonesia. Rumitnya perturan yang membuat mereka mundur sebelum mengurus. Inilah yang ingin saya katakan, jangan terlalu mengedepankan risiko, jangan menakut-nakuti dan menempatkan risiko sebagai poin paling dominan. Jangan horror, nanti orang takut datang," kata Menpar yang dinobatkan sebagai The Most Inspirational CEO oleh Mens Obsession Award 2014,  lalu Green CEO, The Best Green CEO Majalah Warta Ekonomi 2014, dan juga The Best CEO 2014 Indonesia Leadership Award SWA itu. (R-1)