Indonesia-Inggris Sepakati Tata Kelola Hutan

PERTEMUAN bilateral de­le­ga­­si Indonesia dengan Men­­teri Luar Negeri dan ­Per­­­semakmuran Inggris Mark Field menghasilkan ke­sepakatan kerja sama dalam program pengelolaan hutan, lahan pertanian, manajemen mangrove, dan pengelolaan sampah plastik laut.

“Saya optimistis dengan ker­ja sama ini karena kerangka konsep yang menyeluruh dan jangka panjang. Yang terpenting ialah memberikan dampak kepada sistem dan langkah sistematis di negara kita,” kata Menteri Lingkung­an Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya seusai pertemuan di sekretariat delegasi Indonesia dalam Konferensi Iklim PBB COP 24 UNFCCC di Katowice, Polandia, kemarin. 

Menteri Siti yang menyambut baik hasil kesepakatan itu mengatakan, dalam bidang pengelolaan hutan, kerja sama yang dilakukan ialah biocarbon initiative dengan Jambi sebagai lokasi serta fo­rest carbon partnership di Ka­­limantan Timur.

“Melibatkan masyarakat da­­lam menjaga hutan akan mengubah cara pandang mereka dalam menilai apa yang disebut sebagai karbon. Tidak semata negatif, ternyata mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari situ,” ujarnya.

Agenda kerja sama lainnya, lanjut Siti, ialah green eco­no­mic growth di Papua, serta inisatif Indonesia dan Kongo mendirikan internatio­nal tro­pical feed land center yang juga mengelola lahan gambut.

“Kita akan siapkan nota pe­­nandatangan segera. Saat ini kerja sama pengelolaan lahan pertanian telah mulai. Dalam bidang sawit kita pertajam, dan pengelolaan sampah plastik laut, baru akan dimulai, termasuk juga mangrove.”

Soal sawit, ujar Siti, pemerintah Inggris dan RI sepakat mendorong tata kelola manajemen sampah plastik laut. Pembahasannya akan dilan­jut­kan sebelum pertemuan United Nation Environment Assembly (UNEA) pada Maret 2019 di Nairobi, Kenya.

Pemerintah Inggris pun, lanjut Menteri LHK, menyetujui pendanaan untuk program pengelolaan hutan di Jambi dan Kalimantan Timur akan mendapat bantuan senilai US$37,5 juta serta di Papua 11 juta pound sterling. Bantuan diberikan berupa teknis dan capacity building.

Adapun bantuan untuk ­In­­donesia sustainable palm oil (ISPO) telah berjalan selama 2 tahun sebesar 1,5 juta pound serta 3 tahun ke dapan se­be­­sar 4,5 juta pound untuk pembenahan tata kelola dan peningkatan standar ISPO.

Dirjen Peralihan Perubahan Iklim Kementerian LHK Ruan­dha Agung Sugardima menam­bahkan Indonesia akan membuat laporan tahunan kedua terkait penurunan emisi kepada COP untuk validasi.

“Dari 29% target ­Indonesia, pada 2017 tercapai 8%. Kita tar­­getkan tahun ini 10%-11%, akan dilaporkan lebih detail minggu depan,” jelasnya. (X-7)