Atasi Sampah Laut Dimulai dari Darat

KASUS kematian paus sperma yang ditemukan di wilayah Taman Nasional (TN) Wakatobi, Sulawesi Tenggara, bisa menjadi momentum seluruh pihak untuk lebih keras menangani isu sampah.

Itu menjadi pengingat bahwa penyelamatan ekosistem laut dari ancaman sampah plastik mendesak dilakukan. Pemerintah berkomitmen menangani persoalan sampah laut.

“Berbicara sampah sudah harus dalam paradigma hulu hilir. Kita tangani dari sumbernya dan kita tangani dampaknya dan penyelesaian akhirnya. Menurut catatan, 80% sampah laut berasal dari aktivitas di daratan,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya kepada Media Indonesia, kemarin.

Menurutnya, seruan dan pledging pada saat pertemuan Our Ocean Conference dan deklarasi 83 negara pada Intergovernmental Review (IGR) Ke-4 jelas menunjukkan pengelolaan sampah laut dari aktivitas di daratan sangat penting dan harus segera dilakukan. “Kita ta­ngani dari sumbernya dan kita ta­ngani dampaknya lalu penyelesai­an akhirnya,” tambah Siti.

Ia memaparkan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Perpres yang ditetapkan pada 17 September itu, lanjut Menteri Siti, membahas rencana aksi strategis untuk memerangi sampah laut dari 2018 hingga 2025. Targetnya mampu mengurangi sampah plastik hingga 70%. Sebelumnya Presiden juga telah mengeluarkan Perpres No 97 Tahun 2017 Jakstranas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Lebih lanjut, Siti mengatakan penanganan sampah di daratan untuk mencegahnya berakhir di lautan perlu kerja bersama berbagai pihak mulai pemerintah, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat. Inisiatif daerah dan masyarakat menangani sampah juga perlu didorong. Ia mencontohkan sejumlah daerah telah berinisiatif dalam mengendalikan sampah plastik dan mendapatkan pujian dari UN Environment, seperti pengelolaan sampah di Surabaya. Kementerian juga telah mengawali langkah-langkah bersih pantai dengan target 26 kota pantai.

“UN Environment melihat sendiri di Surabaya inisiatif tiket bus dengan lima botol plastik dan pusat daur ulang, serta gerakan anak sekolah. Itu juga dilakukan di Ban­dung dan Makassar.” (Dhk/X-7)