Kepuasaan Jamaah Haji Indonesia 2018 Meningkat

BADAN Pusat Statistik (BPS) merilis indeks kepuasan jamaah haji Indonesia pada 2018. Dari hasil survei didapat angka 85,23 meningkat 0,38 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, berdasarkan indeks lokasi ada satu pelayanan yang dianggap belum masuk kriteria sangat memuaskan yakni di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) sebesar 82,60 poin. Sementara Madinah 85,60 dan Makkah 87,34.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan ada tujuh jenis pelayanan yang dinilai dari survei tersebut yaitu pelayanan petugas haji, pelayanan ibadah, pelayanan transport, akomodasi, katering, pelayanan menurut lokasi dan pelayanan lainnya. Sampel yang digunakan sebanyak 14.400 jamaah haji dari total 221.000 jamaah haji Indonesia pada 2018. Tiap kuesioner diwakili 1600 responden dan ada kuesioner pendukung sebanyak 700.

"Dari 14.400 yang kembali pada petugas 90%. Total ada 84,27% kuesioner yang diolah," terang Suhariyanto dalam acara rilis survei indeks kepuasaan haji di Kantor BPS, Jakarta, pada Kamis (22/11). Hadir dalam acara itu Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ia lebih lanjut menjabarkan, hasil survei indeks kepuasaan jamaah haji angkanya terus meningkat sejak 2015 dari 82,67%. Untuk menilai persepsi jamaah terkait pelayanan, terangnya, jamaah diminta mengisi skor dengan skalanya 1 hingga 5 berdasarkan tingkat kepuasaan dan kepentingan dari setiap indikator.

Ada sejumlah saran dan masukan dalam survei tersebut antara lain penambahan petugas di sejumlah titik termasuk masjidil haram dan hotel untuk memudahkan jamaah. Selain itu, jamaah juga meminta pengaturan yang ketat di Armina dan penambahan toilet menggunakan atap agar ketika mereka mengantri tidak kepanasan.

Menanggapi hasil survei itu, Menteri Agama (Menag) mengatakan jamaah haji Indonesia mudah diorganisir dan diberikan bimbingan, sehingga berkontribusi dengan kelancaran dan ketertiban selama penyelenggaraan ibadah haji 2018. Ia pun mengakui perlu adanya perbaikan khususnya pelayanan di Armina.

Menurut Menag, Armina selalu menjadi masalah klasik bagi penyelenggaraan jamaah haji. Ia menyontohkan masalah yang sering dikeluhkan di sana antara lain jumlah toilet yang kurang, jamaah harus berdesakan di tenda yang disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia dan persoalan makanan (catering).

"Kita tidak memiliki otoritas kewenangan penuh di Mina karena ada di bawah tanggung jawab pemerintah Saudi Arabia. Tenda misalnya, disediakan oleh pemerintah Saudi Arabia dan demikian juga toilet. Sulit menambag kapasitas di sana," terang Menag.

Ia mengungkapkan Mina wilayah yang kecil sementara ada jutaan jamaah haji yang datang ke sana. Sehingga otoritas pemerintah Saudi Arabia harus mengatur ketat agar penyelenggaraan haji bisa berlangsung. Mulai dari kapasitas ruang di tenda, toilet dan transportasi.

"Karena wilayah Mina sangat terbatas secara ketentuan agama, kalau anda melangsungkan ibadah keluar dari wilayah Mina secara hukum agama dipersoalkan tidak sah," tutur Menag. (OL-4)