UBL-Kemenlu Kerja Sama Penelitian Poros Maritim

UNIVERSITAS Budi Luhur (UBL) bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk meneliti mengenai strategi diplomasi di tengah konflik Laut Tiongkok Selatan.
Hasil penelitian sementara mereka dipaparkan dalam seminar mengenai diplomasi pertahanan di Kemenlu-UBL, Jakarta, baru-baru ini. Turut hadir juga pada seminar yang dimoderatori oleh Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan pada Organisasi Internasional Kemenlu Fikry Cassidy itu, dosen sekaligus peneliti hubungan internasional UBL lainnya Anggun Puspitasari, M.Si dan para diplomat dari satuan kerja terkait.
Dosen hubungan internasional UBL Denik Iswardani Witarti, Ph.D yang mewakili UBL pada seminar menyampaikan berdasarkan temuan sementara dari penelitian UBL yakni ada kemungkinan terjadi peningkatan eskalasi sengketa laut Tiongkok Selatan yang akan mengakibatkan spill over terhadap negara-negara non-pengkalim, salah satunya ialah Indonesia.
''Itu tentu akan berimbas pada stabilitas keamanan kawasan yang dapat menghambat capaian visi poros maritim dunia Indonesia,'' kata dia melalui rilis yang diterima Media Indonesia, Jumat (11/9).
Untuk itu, ia mengusulkan agar pemerintah Indonesia bisa memperkuat diplomasi pertahanan untuk mencapai visi poros maritim yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
''Diplomasi pertahanan bisa dilakukan melalui institusi-institusi keamanan internasional yang membahas sengketa Laut Tiongkok Selatan,'' kata Denik.
Anggun Puspitasari, M.Si, dosen UBL lainnya menambahkan diplomasi pertahanan dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk mencegah peningkatan eskalasi ketegangan di Laut Tiongkok Selatan tersebut. Ia meyakini melalui institusi-institusi keamanan internasional bisa mencegah konflik di Laut Cina Selatan merambah wilayah lautan Indonesia.
Pada seminar itu, pihak UBL juga mendapatkan beberapa feedback dari para diplomat yang ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di forum keamanan internasional seperti Asean Regional Forum (ARF) dan Asean Defense Ministerial Meeting (ADMM) untuk pembuatan final report penelitian antara UBL dan Kemenlu. (H-2)