BNPB: Kebakaran Hutan 90% Disebabkan Ulah Manusia

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut kebakaran di sejumlah provinsi Sumatera dan Kalimantan 90 persen karena dibakar oleh manusia.

"90 persen itu kebakaran hutan karena dibakar orang, kelompok maupun corporate, " kata Direktur Tanggap Darurat BNPB, Junjungan Tambunan di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Tambunan meminta pemerintah harus berkomitmen menindak tegas pelaku kebakaran hutan. Hukuman akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

"Proses penegakan hukum harus sampai pada tingkat peradilan. Ini agar ada efek jeranya," tambahnya.

Lebih jauh Tambunan menjelaskan, yang seharusnya bertanggungjawab atas terjadinya bencana kebakaran hutan merupakan kepala daerah. BNPB kata Tambunan, siap membantu jika pemerintah daerah meminta bantuan jika terjadi bencana, seperti kebakaran hutan yg kini banyak terjadi di Pulau Sumatra dan Kalimantan.

"Yang paling utama bertanggungjawab adalah daerah, ketika kepala daerah tidak sanggup, itu dapat dilakukan meminta bantuan ke BPBD atau BNPB. Kita pasti turun, baik profesional dengan perlengkapan peralatannya.

Berjalan lambat

Di tempat terpisah, Dewan Pembina Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Achmad Santosa mengatakan Pemerintah sudah sepatutnya serius menciptakan kondisi yang secara komprehensif terkait kebakaran hutan dan lahan. Upaya pemadaman dinilai masih berjalan dengan lamban.

Lebih lanjut Achmad Santosa mengatakan upaya mennggulangi kebakaran hutan dan lahan berjalan sangat lamban yang mengakibatkan meluasnya asap di berbagai wilayah, khususnya Sumatra dan Kalomantan. Ketersediaan alat pemadam ditambah lokasi kebakaran yang terjadi berads di daerah terpencil dan sulit dijangkau kendaraan biasa menjadi hambatan utama.

"Keterbatasan alat seharusnya menjadi perhatian khusus, termasuk memastikan agar alat pemadam kebakaran yang selama ini digunakan sesuai dengan spesifikasi dan bekerja dengan baik," tutur Acmad, di Jakarta, Kamis (10/9).

Selain itu, koordinasi instansi penanggulangan sangat birokratis dan terkesan kaku. Pemerintah daerah yang seharusnya berperan besar tidak optimal dalam melakukan upaya pemadaman.

"Di sisi lain, acap kali instansi pusat baru optimal turun tangan jika pemerintah daerah sudah tidak mampu. Ini menunjukan buruknya sense of crisis antara instansi yang bertanggungjawab," paparnya.

Achmad mengatakan jika memang kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sarana dan prasarana pemadaman kebakaran berjalan optimal, seharusnya sumber daya ini bisa dikerahkan secara bersama dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan.

"Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat peduli api baik pemerintah maupun perusahaan menjadi unsur esensil pendukung upaya pemadaman," ucap Mantan Deputi UKP4-RI ini.

DPD minta Satgas Asap bergerak cepat

Sementara itu, Ketua Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) mengapreasiasi langkah Presiden Jokowi membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani masalah asap di pulau Sumatra dan Kalimantan.

Menurut dia, dengan dibentuknya satgas, penanganan asap yang belum maksimal, tindakan hukum terhadap oknum pembakar hutan, dapat segera dilaksanakan.

"Satgas asp kan sudah ada, saya minta segera laksanakan tugas, karena jika masalah ini berlalur-larut akan menyebabkan masalah ekonomi," kata Parlindungan saat diskusi di Kompleks Parlemen, senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

Parlindungan mengungkapkan DPD sangat prihatin dengan masalah kebakaran hutan dann asap tersebut. Sebab banyak masyarakat mengalami gangguan kesehatan, selain itu kegiatan perekonomian dan transportasi juga terganggu.

"Kita prihatin dengan kondisi saat ini, dimana penduduk daerah yang terkena dampak asap terserang penyakit gangguan pernafasan dan kegiatan ekonomi, bahkan tranportasi seperti penerbangan," jelasnya.

Lebih lanjut Parlindungan juga mendorong, pemerintah melakukan bantuan berupa pemeriksaan kesehatan pengobatan gratis di daerah yang terkena dampak asap.

Selain itu agar pemerintah, melengkapi alat pemadam kebakaran untuk megatasi kebakaran dilahan gambut dan lahan hutan.

"Kalau masih berlangsung dalam satu pekan ini tanpa adanya bantuan pemerintah. Kami khatir perekonomian akan lumpuh. Pemerintah juga harus mensosialisasikan tentang pencegahan kebakaran," tukasnya. (Q-1)