Tahun Depan Sejumlah Daerah Hadapi Lonjakan Jumlah Bayi Cacat Kongenital

CAKUPAN realisasi imunisasi campak dan rubella (measles-rubella/MR) tahap II di luar Pulau Jawa baru menyentuh angka 62,7% jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yang sebesar 95%. Padahal program imunisasi akan berakhir bulan ini.

Capaian cakupan di bawah 95% mencuatkan potensi lonjakan jumlah bayi cacat kongenital akibat penularan campak dan rubella. Salah satu alasan utama rendahnya imunisasi di beberapa daerah disebabkan belum semua masyarakat sadar pentingnya imunisasi dan polemik kehalalan vaksin.

"Strateginya, kami tetap mendorong dan mendatangi daerah yang sulit. Beberapa provinsi dan kabupaten sudah di atas 95%," kata Menteri Kesehatan Nila F Moeloek seusai acara pelantikan pejabat eselon 1 di Kementerian Kesehatan, di Jakarta, Senin (22/10).

Direktur Jenderal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Anung Sugihantono mengakui sulitnya mencapai cakupan sesuai target. Kendati, sudah ada daerah-daerah yang melebihi target nasional 95%.

"Kalau melihat tren capaiannya rasanya cakupan hanya akan 70% secara nasional," tutur Anung ketika ditemui di ruang kerjanya.

Ditegaskannya, walaupun sejumlah provinsi sudah menyentuh angka cakupan 95%, masih perlu dilakukan verifikasi kembali guna memastikan imunisasi merata. Anung mencontohkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dari laporan yang diterima Kemenkes, cakupan NTT sudah 95,3%, namun setelah diverifikasi cakupan lebih rendah, yakni 93,5%.

Anung mewanti-wanti bahwa daerah dengan wilayah luas seperti Sumatra Utara dan Riau, apabila imunisasi MR rendah, risikonya hampir sama dengan daerah yang tidak melakukan imunisasi sama sekali. Daerah tersebut akan menjadi kantong-kantong penularan.

"Kalau daerah seperti Bali yang lingkungannya terbatas relatif aman apabila cakupannya tidak sampai 95%," kata Anung.

Mengenai upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan, Anung menyebut sudah relatif maksimal. Tantangan setiap daerah berbeda dengan daerah lain.

Menurut dia, salah satu tantangan terbesar ialah, keraguan masyarakat untuk mendapatkan imunisasi terutama penolakan-penolakan yang terjadi. Kondisi tersebut membahayakan.

Masyarakat bertanggung jawab apabila kasus MR meningkat di daerah dengan cakupan rendah di saat oemerintah sudah semaksimal mungkin mendorong imunisasi.

"Keraguan ini harus dijawab oleh masyarakat sendiri. Kalau sampai cakupan rendah dan kasus MR meningkat, jangan ditumpukkan lagi pada pemerintah karena kami sudah melakukan imunisasi," tegasnya.

Kemenkes masih menunggu hasil akhir dari program introduksi imunisasi MR hingga 31 Oktober 2018. Untuk langkah selanjutnya, terang Anung, pihaknya akan membicarakan dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Komnas Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) untuk memutuskan program introduksi vaksin MR tahap II akan dilanjutkan atau langsung masuk pada imunisasi dasar rutin. Itu dilakukan dengan tetap mengawal agar cakupan imunisasi bisa melebihi 95%.

Pihaknya pun akan melakukan verifikasi menindaklanjuti hasil akhir laporan cakupan dari 20 provinsi di luar pulau Jawa yang masuk dalam introduksi vaksinasi MR tahap II. "Verifikasi perlu waktu dua minggu," ucap Anung.

Darurat Campak & Rubella
Berdasarkan data Kemenkes, setiap tahun ada 5 juta ibu hamil di Indonesia. Anung mengatakan jika dibagi per trimester, penularan virus MR sering terjadi pada ibu hamil dengan trimester pertama. Artinya ada 1,5 juta ibu hamil yang ada di trismester 1. Di luar pulau Jawa ada 40% ibu hamil dari jumlah tersebut atau sekitar 500 ribu.

"Ibu hamil itu rentan tertular virus MR di daerah dengan cakupan rendah cakupannya. Berarti tahun depan kita sudah panen bayi yang mengalami kecatatan kongenital karena virus MR," tukas Anung. (A-2)