DPR Minta Dana Talangan Digunakan secara Proposional

PIMPINAN Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ermalena mengatakan dana talangan dari pemerintah sebesar Rp4,9 triliun diprioritaskan untuk melunasi tunggakan di rumah sakit agar tidak mengganggu pelayanan kesehatan.

"Kita tidak mau industri farmasi dan RS pailit. Jadi kami minta dihitung secara proposional," ujar Ermalena ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (23/9).

Menurut Ermalena, DPR tidak dapat memutuskan mana yang harus diprioritaskan. Sebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tahu persis hitungannya.

"Kita tidak bisa memerintahkan A tapi mereka perlu B," imbuhnya.

Komisi IX meminta agar ada evaluasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Apabila tidak, maka defisit akan terus terjadi dan membahayakan pelayanan kesehatan. Evaluasi yang dimaksud yakni mengedepankan aspek promotif dan preventif kesehatan masyarakat.

"Kegiatan preventif dilakukan sungguh-sungguh secara bersama-sama. Pemerintah sudah punya germas. Pola penyakit sudah bergeser. Sebenarnya masih bisa diaatasi dengan pola hidup sehat. Sekarang digembar-gemborkan adalah pengobatan gratis, itu salah. Mari kita sehatkan badan agar tidak  menggunakan fasilitas kesehatan," papar Ermalina. (X-10)