Adhiyaksa, Dede Yusuf, dan Buwas akan Berebut Ketua Pramuka

KWARTIR Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka akan menggelar musyawarah nasional (Munas) pada 25-29 September di Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam Munas Pramuka ke-10 tersebut akan dibahas berbagai poin penting keorganisasian, mulai dari pembahasan program pramuka ke depan hingga pemilihan Ketua Gerakan Pramuka yang akan menjabat lima tahun selanjutnya.

Wakil Kwarnas Gerakan Pramuka Abdul Shobur mengatakan pihaknya telah menerima 11 orang yang mengajukan diri sebagai ketua pramuka. Namun dari jumlah tersebut, hanya tujuh orang bakal calon yang melengkapi persyaratan pertama.

"Calonnya banyak dan kami sudah sampaikan surat resmi kepada kwarda untuk mengusulkan calonnya sampai 23 Juli. Dari 11 itu ada empat orang yang tidak melengkapi persyaratan awal, jadi hanya tujuh orang," jelasnya, Rabu (19/9).

Ketua Gerakan Pramuka saat ini, Adhyaksa Dault, menjadi salah satu dri tujuh orang yang telah melengkapi persyaratan pendaftaran itu. Nama ngetop lain ialah anggota DPR Dede Yusuf Macan Effendi, yang di periode sebelumnya juga pernah mencalonkan diri menjadi ketua.

Ada juga nama Budi Waseso yang saat ini merupakan Kepala Bulog. Adapun empat orang lainnya ialah Letjen TNI Herindra, Jana T Angga Diredja, Susi Yuliati, dan Suyatno.

"Nanti mereka akan menyampaikan gagasannya. Untuk seleksi selanjutnya termasuk kelengkapan syararatnya ditentukan dalam munas," imbuh Abdul.

Munas ke-10 Gerakan Pramuka akan dihadiri delegasi kwarnas dan 34 kwarda dari seluruh Indonesia sebanyak 280 orang. Selain itu peninjau dari berbagai daerah pun akan diundang sebanyak 58 orang serta 11 pimpinan saka tingkat nasional dan sako sebanyak lima orang.

"Jadi munas inilah yang menentukan semuanya, termasuk apakah akan sama seperti lima tahun sebelumnya yakni calon yang terpilih tidak boleh menjadi anggota partai dengan menandatangani pakta integritas," ungkapnya.

Acara yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo tersebut menurutnya sangat mengedepankan musyawarah mufakat. Namun beberapa aturan yang sudah ditetapkan, seperti hanya boleh menjabat selama dua periode, juga calon harus aktif dalam gerakan pramuka lima tahun terakhir, tetap harus ditaati. (X-12)