Mekanisme bagi yang Berprestasi

BELAKANGAN bermunculan sosok aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki prestasi di luar tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Sayangnya, pemerintah belum memiliki mekanisme apresiasi prestasi itu.

"BKN memiliki mekanisme KPLB (kenaikan pangkat luar biasa), jadi kalau ada ASN yang punya energi lebih dalam melaksanakan tugasnya, maka kita bisa memberikan KPLB sehingga mereka bisa naik pangkat tanpa melewati proses kenaikan pangkat biasa yang biasanya dilakukan setiap 4 tahun. Cuma memang sekarang mekanisme KPLB tersebut diberikan kepada mereka yang bekerja melebihi panggilan tugasnya, jadi masih berkaitan dengan tupoksinya," jelas Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Mohammad Ridwan, saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (27/6).

Proses pengajuan KPLB, lanjut Ridwan, cukup sederhana. Dengan surat rekomendasi atasan yang bersangkutan, seperti bupati, walikota, gubernur, atau kepala lemabaga lainnya disertai dengan bukti-bukti yang autentik. Setelah surat lengkap, BKN akan menyeleksinya. Para kandidat ASN wajib mempresentasikannya kepada pejabat BKN terkait.

"Jadi, silakan saja direkomendasikan ke BKN karena mulai banyak ASN yang berasal dari generasi zaman now yang dapat menjadi bahan masukan untuk kami," imbuh Ridwan.

Ridwan berharap dari proses rekrut ASN yang akan dilaksanakan pascapilkada ini semakin berkualitas, transparan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK). TIK sudah diterapkan saat seleksi kompetensi dasar (SKD) yang dilakukan dengan metode computer assisted test (CAT) pada 2014.

"Tapi sekarang, sejak 2017 pendaftaran pun sudah dilakukan secara daring melalui SCCN dan diawasi BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), BPKP, tim ahli dari BPPT serta Kemenpan-Rebiro dan BKN. Jadi, proses dari awal sudah dapat dilihat oleh banyak pihak yang memiliki kewenangan, itu adalah sebuah kemajuan yang luar biasa," jelasnya.

Dengan komputerisasi, Ridwan mengklaim dapat mencegah praktik 'main belakang'. Bahkan, untuk seleksi CPNS 2018 bukan hanya metode pendaftaran dan SKD-nya yang daring, melainkan tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB) juga akan diberlakukan menggunakan CAT.

Di luar ekspektasi

Ridwan mengaku tren pelamar saat ini di luar ekspektasi. Banyak lulusan S-2 dan S-3 yang melamar posisi yang diperuntukkan lulusan S-1. Sementara itu, terkait formasinya, lanjut Ridwan, masih digodok antara BKN dan Kemenpan-Rebiro. Pasalnya, ada formasi khusus untuk para Diaspora dan atlet internasional.

"Jadi, mereka yang sudah lulus dan tinggal di luar negeri dapat mendaftar CPNS dan kami harus mendesain bagaimana sistem kompetensi dasarnya dan itu sedang dihitung-hitung. Selain Diaspora, juga akan ada formasi khusus atlet internasional," jelasnya.

Dalam hal penilaian produktivitas dan kinerja ASN, Ridwan menjelaskan, saat ini sudah ada sistem sasaran kinerja pegawai (SKP). Sistem SKP ini mengharuskan setiap pegawai memberikan laporkan baik target harian, bulanan, semester maupun tahunan yang dicapai sehingga bisa terlihat ASN menjalankan tugas atau tidak.

Sementara itu, terkait penerapan e-government (E-Gov), Ridwan tidak menafikan banyak pergeseran jumlah ASN dalam area pekerjaan tertentu karena digantikan TIK. Itu pun alasan mundurnya pengumuman kebutuhan ASN. "Pergeseran-pergeseran tersebut yang sedang kami amati. Misalnya, dulu dibutuhkan 10 orang tenaga ASN untuk mengurusi masalah surat menyurat, sekarang sudah ada E-Gov, maka dibutuhkan hanya 2 orang untuk mengurusi surat menyurat sehingga sisanya dapat dialokasikan ke area-area lain yang sesuai," paparnya.

Dengan penerapan E-Gov, pertumbuhan ASN bukan hanya zero growth (perekrutan ASN baru sebanding dengan ASN yang pensiun), melainkan menjadi minus growth (perekrutan ASN baru lebih rendah dari jumlah ASN yang pensiun).

Dana pensiun

Di satu sisi, maraknya pelamar CPNS dilihat dari Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio, karena budaya tentang ASN di masyarakat sudah tertanam dengan kuat. Terutama mengenai posisi sebagai pejabat negara dan akan mendapatkan dana pensiun.

"Banyaknya orang tertarik menjadi ASN bukan hanya baru-baru ini saja, sejak saya kecil juga sudah. (Alasannya) karena kalau menjadi ASN itu mendapatkan dana pensiun, gaji tidak perlu besar yang penting memiliki posisi dan bisa korupsi," jelas Agus saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (27/6).

Karena alasan itu, tak pelak orang menyuap agar bisa menjadi ASN. Namun, dengan sistem daring, seharusnya tidak ada lagi praktik kecurangan. Lebih lanjut, Agus menilai kinerja para ASN masih perlu diperbaiki lagi karena masih banyaknya kasus-kasus korupsi yang melibatkan ASN.

"Korupsi masih banyak, kalau sudah efisien tidak mungkin (terjadi korupsi). Untuk E-Gov sendiri penerapannya masih belum baik karena sesama lembaga masih belum bisa terhubung. Jadi, masih banyak perlu perbaikan di sana-sini," pungkas Agus.