''Kenyataannya, sampai saat ini, film Indonesia belum bisa jadi tuan rumah di tempatnya sendiri, ini karena film luar masih mendominasi bioskop-bioskop dalam negeri,'' ungkap Penasihat DKR Lily Wahid pada pagelaran petisi nasional yang berlokasi di Jakarta, Senin (30/3.
Untuk itu, dalam memperingati Hari Film Nasional ke-65, DKR bersama sejumlah artis dan pegiat film melalui petisi tersebut mendesak pemerintah untuk membatasi sebanyak 40% film asing yang ditayangkan di bioskop dalam negeri demi kemajuan karya film dalam negeri.
''Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menguatkan posisi film dalam negeri dengan baik dan benar, bukan yang terjadi sebaliknya seperti saat ini kondisi film dalam negeri cenderung menurun,'' ujar dia.
Sementara itu, Sutradara Damien Dematra, yang juga turut mendukung petisi ini, membenarkan kemunduran perfilman nasional yang terpuruk mulai 2014.
Berdasarkan data jumlah penonton yang diperolehnya, Damien menyatakan rata-rata pembuatan sebuah film yang membutuhkan biaya hingga Rp3-4 miliar, saat ini hanya dinikmati sekitar 2.000 hingga 70 ribu penonton.
Jumlah ini berkurang drastis dibandingkan dengan 2013 yang penontonnya dapat mencapai 200 ribu per film. ''Penurunan jumlah penonton itu yang menyebabkan saat ini 90% film Indonesia merugi," katanya.
Damien pun mendesak pemerintah agar memberikan insentif kepada film Indonesia, untuk melindungi film Indonesia dari persaingan yang tidak sehat dan tidak berimbang.
''Kami juga meminta hentikan praktik mafia di dunia perfilman dalam negeri, turunkan harga tiket film lokal, dan terus dukung penuh lahirnya film-film nasional bermutu,'' pungkas Damien. (Ant/H-2)
