RANCANGAN Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (RUU Sisnas Iptek) belum kunjung rampung. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui pengesahan perpanjangan pembahasan RUU Sisnas Iptek.
"RUU itu akan dibahas kembali di awal masa sidang 2 Juli mendatang," ujar Ketua Pansus RUU Sisnas Iptek Daryatmo Mardiyanto kepada Media Indonesia, Selasa (19/6). Ia menegaskan semangat RUU inisiasi pemerintah itu sejatinya demi mengonsolidasikan program riset nasional dan diharapkan bisa berkontribusi lebih bagi pembangunan.
Ia menyatakan penaikan anggaran riset nasional masih menjadi salah satu isu penting yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU. Hingga saat ini, lanjutnua, pansus juha terus menerima masukan-masukan dari berbagai kalangan, khususnya organisasi peneliti.
Sejumlah masukan itu di antaranya ialah pembentukan badan baru yang bakal melakukan koordinasi arah pengembangan riset dan penganggarannya. Selama ini, sambung Daryatmo, anggaran riset yang kecil terserak di berbagai kementerian/lembaga dan arah pengembangan penelitiannya dinilai tidak fokus.
"Nantinya RUU akan menggantikan Undang-Undang lama yaitu UU No 18/2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi."
Ketua Umum Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo) Bambang Subiyanto menyatakan anggaran riset nasional yang saat ini totalnya hanya menyentuh Rp25 triliun atau setara 0,25% dari produk domestik bruto (PDB) dipandang sebagai hambatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Tanah Air.
Karena itu, RUU Sisnas Iptek diharapkan bisa mengarah pada penaikan anggaran penelitian minimal mengacu standar United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) yakni 2% dari PDB.
"Kenaikan anggaran amat krusial untuk mengejar ketertinggalan kita," kata Bambang. (OL-5)
