Khatib Harus Jaga Masjid dari Politik Sektarian

MOMENTUM Idul Fitri 1439 Hijriah perlu dimaknai dalam kerangka perdamaian dan persaudaraan antar umat Islam dan sesama anak bangsa. Karena itu, tempat ibadah perlu dijaga dari politik sektarian dan kepentingan politik praktis.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), Muhammadiyah Amin, mengatakan momentum Idul Fitri yang berdekatan dengan pesta demokrasi pilkada serentak di banyak daerah agar tidak dimanfaatkan sebagai ajang politik praktis.

"Sebaiknya khatib tidak membicarakan politik praktis di dalam khutbahnya. jagalah masjid dari politik sektarian, jangan biarkan mereka yang berbeda takut atau enggan masuk ke masjid hanya karena masjid tersebut memihak politik tertentu. Masjid adalah pertahanan umat untuk meredam segala bentuk perbedaan," jelasnya menjawab Media Indonesia, Selasa (12/6).

Dia menegaskan masjid sejatinya harus ditempatkan sebagai lambang pemersatu. Berbagai kelompok, aliran maupun mazhab politik, semuanya bisa rukun dan damai menunaikan ibadah di masjid.

"Meski di ruang publik perbedaan politik itu sangat nampak, namun semuanya menyatu dalam spirit tauhid dan ukhuwah saat memasuki masjid," imbuhnya.

Dia memaparkan, mengutip seruan Menteri Agama mengenai ceramah di rumah ibadah, seorang khatib menyampaikan ceramah secara santun, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian.

Materi yang disampaikan pun tidak boleh mempertentangkan unsur suku, agama, ras, antargolongan (SARA) yang dapat menimbulkan konflik dan mengganggu kerukunan sesama anak bangsa.

"Materi yang disampaikan juga tidak boleh bermuatan penghinaan, penodaan, dan pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk yang mengundang tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif," ucapnya.

Dia juga mengingatkan materi ceramah yang disampaikan khatib agar tidak bermuatan kampanye politik praktis ataupun promosi bisnis. (OL-1)