Akhir Tahun Ini, Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Ditarget 100%

PEMERINTAH menargetkan untuk mencapai angka peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 100% yakni sekitar 257,5 juta peserta pada akhir 2018 mendatang.

"Kita kerja keras bersama agar pada 2019 mendatang semua masyarakat Indonesia sudah memiliki akses yang sama ke layanan kesehatan lewat JKN," ujar Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, dalam seminar internasional World Health Day di JS Luwansa, Jakarta Rabu (2/5).

Nila mengatakan, hingga 1 April 2018, total masyarakat yang telah menjadi peserta JKN sebanyak 195,1 juta jiwa. Masih ada sekitar 62,4 juta jiwa masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.

"Peningkatan peserta terus terjadi, kami harap target dapat tercapai lewat kerja berbagai pihak," ujar Nila.

Selain peningkatan jumlah peserta, ujarnya, upaya penyeimbangan juga dilakukan dengan peningkatan jumlah mitra fasilitas kesehatan (faskes).

Hingga saat ini, jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) telah berjumlah 21.763 yang terdiri atas puskesmas dan klinik swasta. Sementara Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) berjumlah 2.292 yang terdiri dari rumah sakit pemerintah dan swasta.

"Salah satu kendala dalam mewujudkan kemerataan akses kesehatan ini memang faskes yang belum merata jumlahnya. Untuk itu pembangunan juga terus dilakukan. Salah satunya kami tengah membangun 124 puskesmas di berbagai daerah," ujar Nila.

Selain itu, peningkatan kualitas faskes juga terus dikejar. Salah satunya melalui proses akreditasi. Pada 2019, ditargetkan sebanyak 5.600 puskesmas akan selesai diakreditasi. Saat ini, baru 4.510 puskesmas yang telah terakreditasi. Sementara rumah sakit, saat ini sebanyak 57% telah terakreditasi, sisanya akan terus dilakukan secara bertahap.

Sementara itu, Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia N. Paranietharan mengatakan, dirinya mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung terciptanya Universal Health Coverage (UHC). Saat ini di dunia, masih ada sekitar 1 miliar orang yang belum memiliki jaminan kesehatan.

"Hal itu harus diubah bila ingin agar target sustainable development goals (SDGs) tercapai. Indonesia melalui JKN menjadi salah satu negara penyumbang angka peningkatan UHC tertinggi yang digagas WHO sejak 2014 lalu," ujarnya.

Ia mengatakan, berharap pengembangan dan pelaksanaan program JKN Indonesia akan terus mengalami kemajuan. Termasuk dalam hal pemerataan dan keseimbangan antara pemasukan dan pembagaran klaim.

"Kalau melihat perkembangannya, bukan tidak mungkin untuk bisa tercapai sisanya yang belum punya JKN agar segera terdaftar si 2019 nanti," tutupnya. (OL-5)