Rabu 18 Maret 2015, 00:00 WIB

Indonesia Kekurangan Pekerja Sosial

Cornelius Eko Susanto | Humaniora
Indonesia Kekurangan Pekerja Sosial

ANTARA/M Risyal Hidayat
Mensos Khofifah Indar Parawansa

 
PEKERJA sosial profesional di Indonesia masih langka. Dari total kebutuhan 150 ribu pekerja sosial profesional (peksos), saat ini baru 266 yang menyandang status peksos generalis (umum) dan belum satu pun besertifikat spesialis.

"Kita masih kekurangan lulusan peksos dari perguruan tinggi (PT)," ungkap Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Toto Restuanto Sembodo di sela-sela Seminar Internasional Hari Peksos Sedunia, di Jakarta, kemarin.

Di samping jurusan peksos memang sepi peminat, profesi itu masih dipandang tidak bermasa depan cerah, serta mutu lulusan yang dihasilkan PT pun rendah.

Alhasil, kata Toto, ketika diuji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial (LPKS), tingkat kelulusannya hanya 38%.

Hingga saat ini baru 38 PT yang memiliki fakultas kesejahteraan sosial, dan satu Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) yang mengajarkan ilmu kesejahteraan sosial terapan.

Kelangkaan tenaga peksos profesional pun, lanjut Toto, pada akhirnya patut disayangkan.

Pasalnya, kebutuhan tenaga itu kini semakin tinggi.

Sebagai contoh, kata dia, pemerintah telah mencanangkan sekitar 100 ribu pecandu narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) dapat direhabilitasi.

Namun, lantaran lamanya mencetak peksos spesialis adiksi serta konsuler adiksi terbatas, pada tahun ini Kemensos hanya sanggup untuk merehabilitasi sekitar 10 ribu pecandu.

Sesuai dengan UU No 35/2009 tentang Narkotika, sarana rehabilitasi pecandu di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) disyaratkan memiliki peksos spesialis adiksi dan konsuler adiksi atau mantan pecandu yang menjadi tenaga konsuler.

Peran peksos adiksi pada proses rehabilitasi pencandu sendiri sangat krusial.

Pasalnya, peksos adiksi bisa mengeluarkan kartu pecandu maksimal dua kali pada yang bersangkutan.

Dengan memegang kartu itu, pecandu yang bersangkutan sedang dalam proses rehabilitasi dan tidak bisa ditangkap oleh polisi.

Untuk itu, dalam rangka mengisi 105 IPWL di Tanah Air, Kemensos akan merekrut, memberi pelatihan, dan membantu uji kompetensi pada 700 peksos adiksi serta 500 konsuler.

Selain peksos spesialis adiksi, Toto mengungkapkan, saat ini juga sangat dibutuhkan peksos spesialis pendamping kasus pidana anak.

Pasalnya, UU No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mensyaratkan anak pelaku pidana bisa diajukan ke pengadilan setelah mendapat rekomendasi dari telaah yang dilakukan peksos yang melakukan pendampingan.

Disayangkan
Kelangkaan jumlah peksos juga disayangkan Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Padahal, di luar negeri profesi itu sangat diakui.

Bahkan, dalam setiap pengambilan kebijakan negara, pemerintah selalu meminta masukan terkait dengan dampak sosial dari para peksos profesional.

Mensos juga menyesalkan minimnya jumlah peksos yang besertifikasi di Tanah Air.

Apalagi sebentar lagi diberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang membebaskan tenaga profesional dari negara-negara ASEAN masuk ke dalam negeri.

"Pasar peksos besertifikat juga besar. Di Jepang saja tahun ini membutuhkan sekitar 400 peksos profesional untuk lansia."

Rendahnya pengakuan masyarakat dan kesejahteraan peksos, lanjut Mensos, akibat dari belum adanya UU yang menaungi peksos. (S-3)

Baca Juga

ANTARA/Dhemas Reviyanto

Dikti: Belum ada Kandidat Vaksin Merah Putih Masuk Uji Klinis 3

👤Suryani Wandari 🕔Minggu 06 Desember 2020, 09:05 WIB
Vaksin Merah Putih yang dikembangkan PTN dan lembaga riset saat ini belum ada yang memasuki uji klinis...
ANTARA/MUHAMMAD IQBAL

LIPI Optimalisasi Laboratorium untuk Deteksi Covid-19

👤Suryani Wandari 🕔Minggu 06 Desember 2020, 08:50 WIB
LIPI mengoptimalkan fasilitas laboratorium BSL-3 untuk mendeteksi sampel virus terduga...
Rommy Pujianto

Peran TNI AL di Tapal Batas Pulau Miangas

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 06 Desember 2020, 08:00 WIB
TNI AL melaksanakan tiga fungsi. Antara lain fungsi penangkalan, penindakan, dan pemulihan terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi di...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya