Perppu Pencegah Perkawinan Anak Tak Kunjung Rampung

MASIH maraknya perkawinan anak mendorong semakin menegaskan pentingnya rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pencegahan dan Penghentian Perkawinan Anak. Namun, rancangan Perppu yang mulai digodok sejak 2016 itu tak kunjung selesai hingga kini.

Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Sylvana Apituley mengatakan rancangan perppu yang telah berada di Sekretariat Negara sejak pertengahan tahun lalu itu masih terus dibahas. Presiden Jokowi menurut Sylvana sudah membaca rancangan Perppu tersebut. Namun, kata Sylvana, format regulasi yang tepat masih didalami, apakah tetap dalam bentuk Perppu atau bentuk kebijakan lain.

"Yang terpenting dua substansi itu dipertahankan yakni penghapusan dispensasi pengadilan dan peningkatan usia sehingga perkawinan anak bisa ditekan semaksimal mungkin," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (19/4).

Sebelumnya, pada 2016 sejumlah organisasi yang tergabung dalam koalisi sudah mengajukan rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pencegahan dan Penghapusan Perkawinan Anak. Pembahasannya sudah dilakukan bersama Kementerian PPPA.

Diskusi dengan Kementerian Agama mengenai rancangan Perppu tersebut juga sudah dilakukan. Namun, belum ada pembahasan lanjut. Koalisi Perempuan Indonesia sempat mengingatkan, 80 negara lain telah menyetujui resolusi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk penghapusan praktik perkawinan anak. (OL-5)