Peraturan Umrah Baru Menjadi Tolok Ukur

IMPLEMENTASI Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang baru akan menjadi bukti serius atau tidaknya Kementerian Agama menindak biro umrah yang nakal.

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengatakan, secara substansi PMA menjadi ujian keseriusan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menuntaskan masalah biro travel umrah nakal. "PMA akan menjadi tolok ukur apakah hanya menjadi macan kertas atau benar-benar melindungi jemaah umrah. Kita akan lihat kinerjanya. Momentumnya pada Mei ini, ketika masuk Ramadan. Umumnya banyak orang melakukan umrah," kata Mustolih Siradj, kemarin.

Dia menyoroti selama ini pengawasan dan tindakan Kemenag terhadap biro yang menelantarkan jemaah masih kurang. Hal itu becermin dari sejumlah kasus yang menjerat biro perjalanan bak fenomena gunung es.

Mulai dari kasus First Travel yang muncul beberapa waktu lalu, disusul Hannien Tour, Solusi Balad Lumampah, hingga Abu Tours.

"Memang sangat disayangkan dalam waktu satu tahun ada empat biro travel mengecewakan jemaahnya. Bahkan, belum jelas apakah uang jemaah kembali atau tidak," imbuhnya.

Sementara itu, usulan Komisioner Pengawas Haji Indonesia, Samsul Ma'arif, meminta Kemenag segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengumpulkan aset-aset empat travel yang izinnya sudah dicabut.

Penyitaan aset-aset PPIU yang izin resminya telah dicabut tersebut sangat penting, untuk bisa mengganti kembali uang jemaah umrah yang sudah disetor semaksimal mungkin.

Pulang sendiri

Sementara itu, rombongan jemaah umrah dari PT Bumi Minang Pertiwi (BMP) Tour and Travel, sebagian sudah pulang ke Indonesia, dan sisanya tertahan di Arab Saudi. Jemaah umrah yang berada di Malaysia pulang dengan biaya sendiri.

Direktur BMP, Edi Kurniawan, melalui pesan singkatnya melalui aplikasi Whatsapp mengatakan jamaah umrah di bawah bendera PT BMP dalam proses kembali ke Tanah Air. "Alhamdulillah jemaah sudah proses kembali ke Tanah Air," ujar Edi singkat.

Kasubbag Informasi dan Humas Kanwil Kemenag Sumatra Barat, Irwan, mengatakan Edi selaku Dirut PT BMP siap memenuhi panggilan Kemenag pada Minggu (1/4) ini. "Dirutnya saat ini masih di Jakarta untuk mengurus masalah ini. Dia berjanji akan memenuhi panggilan pada Minggu (1/4)," kata Irwan.

Berdasarkan keterangan staf PT BMP, ada 121 jemaah umrah yang tertahan di Kuala Lumpur.

"Ada 90 orang sudah pulang kemarin, dan diusahakan hari ini sisanya dengan bantuan travel Malaysia. Di Arab Saudi ada 200 jemaah yang masih di sana. Itu sudah dibantu KJRI. Kami masih menunggu konfirmasi direktur, kapan mereka dipulangkan," terang staf tersebut.

Sementara itu, di Sulawesi Selatan, meski izin PT Abu Tours sudah dicabut, biro travel ini tetap memberangkatkan jemaah untuk umrah. Sebanyak 352 jemaah Abu Tours berangkat dari Bandara Internasional Sultan Hasanudddin Makassar dengan menggunakan pesawat Saudi Arabia Airlines, kemarin. Selain jemaah Abu Tours, ikut juga jemaah dari travel Nur Khazanah sebanyak 34 orang, dan travel Patria Wisata sebanyak 50 orang.

Polisi masih terus menyelidiki aset-aset milik bos Abu Tours, Hamzah Mamba. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Dicky Sondani, mengatakan saat ini tim penyidik masih mencari mobil Lamborghini dan motor Harley Davidson milik Hamzah Mamba. Dua kendaraan ini diduga terkait kasus penipuan umrah.