Kasus Umrah, Kemenag Jangan Cuci Tangan

MELEDAKNYA kasus penelantaran dan penipuan terhadap puluhan ribu jemaah umrah oleh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atau biro umrah nakal membuat semua kalangan prihatin dan mendesak Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat pengawasan.

Di sisi lain, Kemenag merespons hal itu dengan menerbitkan regulasi baru melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah, juga mencabut izin empat biro umrah nakal.

Respons Kemenag itu mendapat apresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperbaiki tata kelola umrah yang lebih baik. Meski begitu, Kemenag diminta tidak cuci tangan pada kasus terbesar penipuan dalam sejarah umrah di Indonesia ini.

"Kemenag tidak boleh cuci tangan terhadap berbagai penipuan yang dilakukan biro perjalanan umrah. Masih terulangnya kasus tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dari pihak regulator," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid kepada Media Indonesia, kemarin.

Zainut mengusulkan, jika mendesak untuk mengetahui kondisi 900 lebih PPIU yang ada, perlu dilakukan audit keuangan terhadap mereka.

Guna melakukan langkah serius dalam melindungi jemaah umrah, ia menghimbau perlu dilakukan pengawasan ketat. Ia mencontohkan, untuk ibadah haji ada Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang bertugas mengawasi penyelenggaraan haji, sedangkan untuk umrah tidak ada. Padahal peminat ibadah umrah tidak kalah banyak daripada ibadah haji.

"Jadi, perlu dipikirkan secara serius perlindungan terhadap mereka. Menurut saya, harus dimasukkan regulasi agar ada jaminan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atau revisi Undang-Undang Pelayanan Ibadah Haji yang mencakup masalah pelayanan umrah ini," tukas Zainut yang juga anggota Fraksi PPP DPR.

Di Bangka Belitung, Gubernur Erzaldi Rosman Djohan mengetahui ada 52 korban jemaah umrah ABU Tours di wilayahnya yang gagal berangkat. Ia mengaku prihatin atas musibah yang dialami para jemaah umrah tersebut.

Karena itu, Erzaldi meminta seluruh jemaah umrah yang sudah dirugikan tak usah ragu untuk melapor ke pihak kepolisian.

Kasar

Ketua Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya menunggu apabila ada kelompok masyarakat atau perseorangan yang ingin melaporkan anggota Komisi III DPR dari PDIP Arteria Dahlan. Ia pun tidak ingin menilai apakah umpatan Arteria Dahlan itu melanggar etika atau tidak. Namun, secara pribadi, Dasco mengaku dapat memaklumi kegusaran Arteria Dahlan terhadap kasus penipuan ibadah umrah.

Sebelumnya, Arteria Dahlan mempermasalahkan biro umrah bodong saat rapat Komisi III bersama Jaksa Agung M Prasetyo. Dalam kesempatan itu Arteria sempat mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Kementerian Agama. "Masalah travel yang bodong tadi, saya satu komisi, satu bulan sama ini Pak, ini masalah dapil. Yang dicari jangan kayak tadi Bapak lakukan inventarisasi. Pencegahannya, Pak. Ini Kementerian Agama bangsat semuanya, Pak," kata Arteria di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (28/3).

Di lain sisi, Dasco mengaku kasihan dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait dengan kasus penipuan ibadah umrah itu.

"Karena mungkin laporan-laporan yang disampaikan juga tidak benar. Bagaimana kemudian kejadian seperti ini kerap berulang, yang harusnya ada bagian-bagian di situ yang memonitor. Kan kasihan rakyat ini," kata Dasco. (Nov/RF/X-6)