Dana PKH agar Ditingkatkan

PRESIDEN Joko Widodo meminta agar jumlah dana bantuan sosial (bansos) dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ditingkatkan. Ia juga meminta agar penyaluran bansos PKH tahap pertama 2018 pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dapat dirampungkan awal tahun ini.

“Yang tahun depan saya minta agar rupiah yang diberikan kepada peserta PKH agar bisa paling tidak dilipat dua kali,” kata Presiden Joko Widodo saat membuka sidang kabinet paripurna di Jakarta, kemarin.

Dalam PKH saat ini, setiap KPM menerima dana bansos Rp1.890.000 per tahun yang diberikan dalam empat tahap. Total dana APBN untuk PKH pada 2018 mencapai Rp50 triliun. “Tolong dihitung sekali lagi agar betul-betul yang berkaitan dengan keluarga prasejahtera ini bisa kita ta­ngani secepat-cepatnya,” ujar Presiden.

PKH merupakan salah satu program pemerintah untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Melalui program itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terjadi penurunan angka kemiskinan pada 2017 dari 10,64% pada Maret menjadi 10,12% pada September.

Total penuruan penduduk miskin tercatat sebanyak 1.188.230 pada periode tersebut. Diharapkan, penambahan dana PKH dapat menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 9%.

“Saya meyakini (penurunan) bisa di bawah sembilan (per­sen), itu bisa dipastikan kalau (program) berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. Kuncinya ada di situ sehingga pendampingan (terhadap KPM) menjadi sebuah kekuatan yang sangat penting,” tutur Jokowi.

Penyaluran 97%
Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengatakan penyaluran bansos PKH dan bantuan pangan nontunai (BPNT) tahap pertama 2018 berjalan lancar. “Semua berjalan lancar. Kalaupun ada, hanya satu-dua masalah data di daerah tertentu,” katanya.

Permasalahan data tersebut terkait dengan perubahan status warga tidak mampu menjadi mampu, dan sebaliknya. Namun, secara umum penya­luran bansos tidak menghadapi kendala.

Lebih lanjut dia mengatakan Kementerian Sosial (Kemensos) tidak ingin sekadar memberikan bantuan, tapi juga memberdayakan warga miskin.

“Kita juga berpikir agar bagaimana status ketidakmampuan itu bisa ditingkatkan menjadi mampu. Karena itu, kita telah mendesain beberapa program yang disebut pemberdayaan masyarakat.”

Diharapkan, dengan pemberdayaan tersebut bisa mendo­rong mereka mandiri dan keluar dari status tidak mampu. Mensos juga mengimbau kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk bersama-sama menyejahterakan masyarakat. “Nggak boleh ada pejabat yang saling lempar tanggung jawab. Urusan rakyat adalah tanggung jawab kita bersama, pusat dan pemerintah daerah,” Idrus menegaskan.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan saat ini realisasi penyaluran PKH nontunai tahap pertama 2018 sudah mencapai 97%. Adapun realisasi penyaluran BPNT hingga akhir Februari 2018 sudah mencapai 86%. (Ant/H-3)