Headline

Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.

Vaksinasi HPV Didorong Jadi Program Nasional pada 2019

MI
01/3/2018 09:38
Vaksinasi HPV Didorong Jadi Program Nasional pada 2019
(Grafis: Seno)

HIMPUNAN Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) mendorong program nasional vaksinasi human pa­pillomavirus (HPV) untuk mencegah kanker serviks segera dilaksanakan pemerintah. Data Globocan (WHO) 2012 menunjukkan setiap 1 jam perempuan di Indonesia meninggal karena kanker serviks.

Hal itu ditegaskan Ketua HOGI Prof dr Andrijono SpOG(K) di hadapan anggota Komisi IX DPR RI dalam rapat de­ngar pendapat umum dengan Komisi IX DPR. “Kematian seorang perempuan yang juga seorang ibu akibat kanker serviks bukan sekadar hilangnya satu nyawa, tapi membawa dampak sosial bagi anak dan keluarga yang ditinggalkan,” ujar Andrijono dalam rapat di DPR itu seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima kemarin.

Ia menjelaskan cakupan deteksi dini kanker serviks dengan tes pap smear dan inspeksi visual asam asetat (IVA) sampai saat ini baru mencapai 11%, yaitu 4% dengan IVA dan 9% dengan pap smear. “Kanker serviks ialah satu-satunya kanker yang dapat dicegah dengan vaksin. Vaksinasi HPV sangat efektif mencegah infeksi HPV, penyebab utama kanker serviks.”

Sayangnya, vaksin HPV belum dijadikan sebagai program nasional. Baru DKI Jakarta, Surabaya, dan dua kabupaten di Yogyakarta yang menjalankannya. “Kalau vaksin diberikan secara sporadis seperti ini tidak akan efektif.”

HOGI berharap pembahasan anggar­an Kementerian Kesehatan di 2018 ini sudah memasukkan program nasional vaksin HPV sehingga nanti program nasional vaksin HPV sudah bisa terlaksana di 2019.

Irma Chaniago, anggota Komisi IX DPR RI, sepakat dengan usulan tersebut. “Komisi IX sangat mendukung vaksin HPV menjadi program nasional. Biaya untuk program vaksin nasional jauh lebih murah daripada biaya pengobatan yang sangat membebani BPJS Kesehatan.”

Saat ini harga vaksin HPV di praktik dokter pribadi sekitar Rp750 ribu. Dibutuhkan minimal dua kali suntikan sehingga biayanya sekitar Rp1,5 juta. “Tapi DKI yang sudah melakukan program ini hanya membutuhkan biaya sekitar 200-300 ribu sekali suntik. Kalau menjadi program nasional, tentu harga akan turun lagi,” jelas Irma.

Andrijono menambahkan, tanpa vaksinasi, kita hanya akan menyaksikan lebih banyak kematian perempuan karena kanker serviks. “Saat ini di Yogyakarta, daftar tunggu untuk radioterapi pasien JKN bahkan sampai satu tahun. Banyak yang meninggal sebelum sempat diterapi. Daftar tunggu mengular karena hanya ada satu alat radioterapi di RSUD dr Sardjito. Persoalan yang sama ditemukan di wilayah lain.” (RO/H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Panji Arimurti
Berita Lainnya