Koridor Rimba Butuh Komitmen Daerah

PENGATURAN tata ruang dan peruntukan lahan di Pulau Sumatra yang tergabung dalam koridor hutan Riau, Jambi, dan Sumatra Barat (Rimba) dengan luas 3,8 juta hektare membutuhkan komitmen pemerintah daerah. Hal tersebut diperlukan agar pembangunan di daerah bisa menjamin kelestarian keanekaragaman hayati di sekitar kawasan hutan sekaligus mendukung ekonomi hijau.

“Kita perlu mendorong prinsip-prinsip ekonomi hijau agar bisa masuk ke rancangan pembangunan jangka menengah daerah. Ini baru satu koridor, akan ada lima koridor di daerah lain. Tantangannya daerah harus mengikuti kaidah yang benar dalam penyusunan tata ruang sesuai prinsip ekonomi hijau,” kata Asisten Deputi Tata Kelola Hutan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian Prabianto Mukti Wibowo seusai serah terima dokumen kajian koridor Rimba dari WWF Indonesia, Selasa (30/1).

Dokumen tersebut merupakan rangkaian diskusi dan penelitian WWF Indonesia bersama dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).

CEO of WWF Indonesia Rizal Manik mengatakan, berdasarkan hasil kajian, dibutuhkan kelembagaan yang berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi dalam tata ruang pembangunan ekonomi hijau. Kelembagaan dibutuhkan pada tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

“Tata kelola kelembagaan ialah hal penting yang diusulkan WWF. Sinergi kerja sama akan efektif jika dipayungi kelembagaan yang mangatur komunikasi dan koordinasi dalam pengelolaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan tiga langkah penting dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati di koridor Rimba, antara lain restorasi hutan alam yang sudah rusak, perlindungan hutan alam, serta ekosistem penting dalam rangka meningkatkan daya dukung ekosistem Pulau Sumatra, dan mengembangkan model insentif dan disinsentif.(Dhk/H-2)