Akreditasi Perguruan Tinggi Islam Wajib A

SELURUH perguruan tinggi keaga­maan Islam negeri (PTKIN) di In­do­nesia pada 2019 ditargetkan ter­akreditasi A. Tujuannya antara lain ialah agar kualitas dan tata kelola PTKIN lebih baik.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Aga­ma (Kemenag) Kamaruddin Amin di sela-sela Rapat Kerja Nasional (Ra­kernas) Kemenag Tahun 2018 di Jakarta, kemarin. “Semua PTKIN, khu­susnya UIN (Universitas Islam Negeri) harus mencapai akreditasi A pada 2019 menjadi rekomendasi penting dalam Rakernas Kemenag tahun ini,” ujarnya.

Kamaruddin yang juga guru besar UIN Alauddin Makassar, Sulawesi Selatan, menjelaskan, selain UIN, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah terakreditasi B juga harus mendapatkan sertifikasi A. Begitu­ pun UIN dan IAIN yang ter­akreditasi C harus meningkatkan akreditasi menjadi B.

Ia mengungkapkan, dari 57 PTKIN yang ada di Indonesia, hingga saat ini baru 3 PTKIN yang terakreditasi A, yakni UIN Jakarta, UIN Malang, dan UIN Yogyakarta. Padahal, upaya peningkatan akreditasi A penting dan strategis guna mewujudkan tata kelola yang baik di lingkungan PTKIN. “Kualitas dan mutu PTKIN akan terpacu lebih baik lagi,” tegasnya.

Menurut Kamaruddin, untuk mendorong akreditasi A, pihaknya melakukan berbagai langkah, di antaranya melakukan afirmasi dengan program Dirjen Pendidikan Islam. Misalnya, menjalankan program 5.000 doktor dan menguliahkan dosen-dosen PTKIN.

Rekomendasi lain, lanjut dia, Kemenag akan melakukan internasionalisasi PTKIN, termasuk interna­sionalisasi mahasiswa, dosen, dan kurikulumnya. Selain itu, pihaknya mengupayakan digitalisasi PTKIN karena semua perguruan tinggi Islam harus mengikuti perubahan zaman.

Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Dede Ro­syada mengatakan, pihaknya mendu­kung rekomendasi rakernas Keme­n­ag agar PTKIN mencapai target akreditasi A. Namun, ia mengingatkan, untuk mencapai akreditasi A, jajaran UIN harus menyiapkan SDM lengkap meliputi guru besar dan dosen yang cukup serta berkualitas. Selain itu, fasilitas dan publikasi internasional harus memadai. (Bay/H-2)