PROGRAM Perhutanan Sosial menjadi salah satu terobosan di bidang kehutanan yang berjalan dengan pesat sepanjang 2017. Hingga saat ini proses peluasan jangkauan serta review program yang telah berjalan terus dilaksanakan.
Akses lahan program tersebut hingga pertengahan Desember telah terealisasi seluas 1,33 juta hektare (ha) dari target 4,38 juta ha yang akan dicapai pada 2019. "Bersama Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) kita sepakati untuk dikembangkan instrumen-instrumen membuat akses hutan sosial ini berkontribusi di masyarakat, menjadi geliat ekonomi," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Program Hutan Sosial merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa dengan cara memberikan akses pengelolaan lahan hutan. Siti mengatakan hal yang paling penting dari perhutanan sosial menurut Presiden Jokowi ialah konsep pemerataan ekonomi dan terdapat tiga hal penting untuk mewujudkan pemerataan tersebut.
Program yang menjadi bagian dari Reformasi Agraria bidang kehutanan tersebut menargetkan alokasi 12,7 juta ha lahan untuk dikelola masyarakat. Keluarga dan daerah yang sudah teridentifikasi akan mendapatkan 2 ha lahan untuk dikelola secara gugus.
Pemerintah akan memberikan hak pengelolaan lahan milik Perum Perhutani.Masyarakat pun dapat menggunakan hak kelola tersebut selama 35 tahun.
Dalam program Perhutanan Sosial, masyarakat mendapatkan hak mengelola lahan hutan atau melakukan kegiatan usaha berbasis lahan hutan dalam lima bentuk, yakni hutan desa (HD), hutan kemasyarakatan (Hkm), hutan tanaman rakyat (HTR), hutan adat (HA), dan kemitraan kehutanan.
"Area yang semula berupa padang alang-alang dan selalu menjadi sumber kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat ini dimanfaatkan masyarakat, antara lain para mantan penambang. Caranya beragam. Menggunakan satu desa untuk satu komoditas atau menggunakan gugus komoditas unggulan, seperti kopi, cokelat, dan lainnya," ujar Siti.
Untuk memaksimalkan tujuan tersebut, sepanjang 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) menyalurkan dana Rp200,56 miliar kepada petani hutan untuk implementasi Program Perhutanan Sosial.
Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan, Rp180 miliar. Pencapaian komitmen pembiayaan juga berhasil menembus Rp442,76 miliar, atau melebihi target Rp400 miliar.
Sementara itu, jumlah penerima pinjaman yang disalurkan BLU Pusat P2H terdiri atas 568 kelompok tani hutan rakyat (KTHR). Mereka terdiri atas 9.610 orang yang tersebar di 10 provinsi, yaitu Aceh, Lampung, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan Sulawesi Tenggara.
Jumlah pohon yang penebangannya dapat ditunda dengan adanya program tersebut ialah 2.064.323 pohon. Jenis pohon-pohon tersebut di antaranya jati (Tectona grandis), sengon (Albizia falcataria), mahoni (Swietenia mahagoni), dan Gmelina arborea.
"Sudah ada 30 kabupaten di Pulau Jawa, kemudian ada juga di Sumut, Sulsel, Riau, Jambi, Sulteng, dan Kalimantan Timur. Sampai saat ini, usulan dari luar Jawa terus masuk dan dalam proses. Pada 2018 jangkauannya akan terus diperluas," ujar Siti.
