BOS Nontunai Lebih Transparan

UJI coba penyaluran dana pendidikan bantuan operasional sekolah (BOS) nontunai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada sekolah-sekolah dinilai positif dan konstruktif. Cara itu menjadikan dunia pendidikan lebih baik dan pemanfaatan dana tersebut lebih transparan dan akuntabel.

Dana BOS nontunai atau cashless yang tahun ini baru diterapkan di tujuh kota, pada tahun depan akan dikembangkan ke 44 kota. Penyaluran BOS nontunai di tujuh kota tersebut selama ini melibatkan tujuh bank pembangunan daerah (BPD).

“Kami dukung dan apresiasi langkah pemerintah dalam uji coba penggunaan dana BOS nontunai bagi sekolah karena dapat menekan penyimpangan pemanfaatannya,” kata Corporate Secretary BPD Sumsel Babel (Sumatra Selatan Bangka-Belitung) Faisol Sinin kepada Media Indonesia di Palembang, Kamis (21/12).

Menurutnya, dalam uji coba BOS nontunai sejak awal tahun ini BPD Sumsel Babel menangani penyaluran untuk 12 sekolah di Kota Palembang, Sumatra Selatan. Sekolah sebanyak itu terdiri atas 3 sekolah dasar (SD), 3 sekolah menengah pertama (SMP), 3 sekolah menengah atas (SMA), dan 3 sekolah menengah kejuruan (SMK).

Selama uji coba berlangsung, kata Faisol, penyaluran kepada 12 sekolah itu berjalan baik. Para kepala sekolah dan guru antusias dan merespons positif kebijakan itu dan membuat mereka terlatih dalam menerapkan sistem nontunai.

“Mereka juga mengaku merasa lebih aman dan nyaman dalam memanfaatkan dana nontunai karena penggunaannya dapat lebih dipertanggungjawabkan. Mereka juga aman karena tidak perlu membawa uang tunai,” ujarnya.

Namun, ia menyarankan agar para kepala sekolah dan guru di kota dan kabupaten yang akan mendapat BOS nontunai terlebih dahulu diberi pelatihan perbankan elektronik untuk mempermudah pelaksanaannya.

Selain itu, ia juga menyarankan agar kesiapan infrastruktur perbankan di daerah yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan BOS nontunai disiapkan terlebih dahulu. Misalnya, apakah toko-toko yang terkait dalam pelayanan pendidikan juga menyediakan sistem e-money.

Jangan terlambat
Salah satu SD di Kota Palembang yang memanfaatkan dana BOS secara nontunai ialah SD Negeri 226. Kepala sekolah tersebut, Yelistiawati, mengakui penggunaan dana BOS secara nontunai positif karena menjamin transparansi.

Ia menyebutkan seluruh transaksi pembelajaan barang dan jasa keperluan pendidikan untuk sekolah yang dipimpinnya tercatat langsung dalam sistem elektronik bank. “Kami merasa aman karena penggunaan transparan,” ungkapnya.

Selain itu, kata Yelistiawati, ia tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak sehingga dapat menghindar dari incaran pelaku kejahatan.

Namun begitu, ia berharap dana BOS dapat disalurkan ­tepat waktu dan tidak terlambat sehingga sekolah tidak mencari dana talangan sebelum dana BOS cair.

“Kalau terlambat, kasih­an tenaga honorer sekolah dan keluarga mereka yang membutuhkan,” cetusnya.

Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi menerangkan pelaksanaan penyaluran dana BOS secara nontunai akan terus diperluas secara bertahap. Tujuh kota yang telah melaksanakan uji coba itu ialah Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, Palembang, Mataram dan Samarinda. (H-2)