11 Bahasa Daerah Alami Kepunahan

SEBANYAK 11 bahasa dae­rah punah, 19 terancam pu­nah, dan 4 bahasa ber­sta­tus kritis. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ke­mendikbud) akan terus mere­vitalisasi dan mengonservasi ba­hasa daerah guna mencegah kepunahan yang lainnya.

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, 11 bahasa yang punah tersebar di Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Bahasa yang direvitalisasi dan dikonservasi sebanyak 16 bahasa.

“Kita akan terus melakukan pencarian dan eksplorasi untuk mene­mukan bahasa-bahasa daerah lainnya menggunakan standar riset dan prosedur ilmiah,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan hingga akhir tahun ini Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud sudah mengidentifikasi 652 bahasa daerah. Upaya untuk terus mencari dan mengidentifikasi penting dilakukan sebagai langkah awal dalam pelestarian bahasa daerah. Ia meminta pemerintah daerah bisa mengambil peran melindungi bahasa.

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud Dadang Sunendar menekankan pemerintah daerah sejati­nya bisa berperan besar dalam me­ngonservasi bahasa setempat. Undang-Undang No 24/2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan juga memandatkan pemerintah daerah untuk melindungi bahasa dan sastra daerah.

Ia menilai komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan bahasa dan sastra daerah masih tergolong rendah. Hal itu te­cermin belum terbentuknya kebijakan daerah yang properlindungan bahasa. Oleh karena itu, kata Dadang, pihaknya bakal terus mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan daerah tentang perlindungan bahasa.

“Baru lima daerah yang memi­liki peraturan daerah terkait de­ngan pelestarian bahasa, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Utara. Di dalamnya (peraturan daerah) sudah ada langkah untuk pelesta­rian guna menjaga bahasa itu tetap aman. Kampus-kampus di daerah juga perlu untuk membentuk program studi bahasa daerah,” kata Dadang.

Dalam merevitalisasi bahasa dan sastra, tambahnya, pemerintah juga melibatkan tokoh-tokoh bahasa dan sastra.

Pengetahuan tradisional
Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan Undang-Undang (UU) No 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang disahkan tahun ini harus segera didorong untuk diimplementasikan.

Menurutnya, UU tersebut meru­pakan basis bagi seluruh stakeholder baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melakukan tata kelola berbagai ekspresi dan produk kultural yang tersebar di seantero negeri.

Ia mencontohkan selama ini pengetahuan tradisional di bidang pengobatan yang sudah tu­run-temurun digunakan nenek mo­yang belum pernah didokumen­tasikan dan dikelola secara baik. Menurutnya, pengetahuan tradi­sional kerap ditelantarkan sehingga kemudian negara lain yang mengembangkan dan mematen­kan obat-obatan dari tanaman khas Indonesia.

“India sudah memastikan ini sejak lama. Ada 200 paten oba-obat­an tradisional yang bisa di­klaim kembali. Pengetahuan tradisional ini mendapat tempat dalam UU Pemajuan Kebudayaan,” tandasnya. (H-2)