Masyarakat Jangan Takut Laporkan Narkoba

PENYALAHGUNAAN narkotika di Indonesia telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Pelaporan kasus tersebut oleh masyarakat menjadi unsur penting dalam upaya penanganannya.

Namun, banyak masyarakat yang ketakutan untuk melapor meski sudah ada mekanisme perlindungan dari negara.

Untuk itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menggencarkan sosialisasi terkait dengan perlindungan saksi dan korban dalam proses hukum, termasuk kasus penyalahgunaan narkotika.

Sosialisasi itu menyasar berbagai kalangan, termasuk perguruan tinggi.

"Perlindungan saksi dan korban merupakan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun swasta, termasuk mahasiswa," ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, dalam kuliah umum Peran Perlindungan Saksi dalam Pengungkapan Tindak Narkotika di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (30/11).

Ia menjelaskan, masyarakat bisa berperan dalam mengurangi peredaran narkotika dengan menjadi pelapor atau whistleblower jika mengetahui ada peredaran narkotika di lingkungan mereka.

"Whistleblower memiliki hak untuk dilindungi. Jadi, sekarang tidak usah takut membongkar suatu kejahatan, termasuk kejahatan luar biasa seperti narkotika, karena jika ada ancaman sudah ada lembaga yang ditugaskan melindungi whistleblower, yakni LPSK," terang Semendawai.

Ia menambahkan, LPSK mengintensifkan sosialisasi ke perguruan tinggi, selain sebagai implementasi kerja sama LPSK dengan Unhas yang dulu pernah dituangkan dalam MoU, juga agar sivitas akademika semakin paham tentang LPSK berikut tugas dan fungsinya.

"Hal ini, selain dapat menambah ilmu, bermanfaat untuk membantu saksi dan korban."

Dekan FH Universitas Hasanuddin, Farida Patitinggi, berharap dari kuliah umum itu, tugas LPSK dapat didukung Unhas dan mereka yang mengikuti acara itu melalui video conference karena kuliah umum itu juga disiarkan langsung ke beberapa perguruan tinggi di Indonesia.