Lawan Hoaks, Kehumasan Pemerintah Mesti Diperkuat

HOAKS yang terus menjamur perlu dihadapi dengan lebih serius dan konsisten oleh negara. Pasalnya, hoaks tidak hanya menimbulkan kegelisahan di masyarakat, tapi juga merusak sendi-sendi demokrasi. Peningkatan peran dan kapasitas komunikasi publik lembaga-lembaga pemerintah pun menjadi mendesak.

"Hoaks mengganggu Indonesia yang terus berupaya menjaga kesatuan dalam keberagaman," ujar peneliti Australia Angela Romano dalam kuliah umum bertajuk How To Control Hoax News yang digelar di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (27/11).

Menurut Associate Professor of Journalism pada Queensland University of Technology itu Indonesia mengalami masalah terkait dengan hoaks yang lebih serius ketimbang Australia.

"Saya kira sangat jelas masalah di Indonesia yang ini juga mengganggu demokrasi. Para pembuat hoaks kerap memanfaatkan isu rasial dan agama dalam menyerang pemerintah, figur politik ataupun partai. Itu jelas merusak seluruh masyarakat," jelasnya.

Di Australia, kata Angela, isu hoaks umumnya seputar kesehatan dan medis. Hoaks politik memang ada namun skalanya kecil dan hanya menjelang pemilihan umum. Namun di Indonesia, ujarnya, hoaks yang paling kuat ialah hoaks politik yang menyerang pemerintah, tokoh politik, maupun partai politik.

"Kultur hoaks di Australia tidak sekuat di sini. Saya melihat hoaks di Indonesia jumlahnya lebih besar daripada di Australia. Dampaknya terhadap masyarakat juga jauh lebih besar di Indonesia. Risiko mengganggu ketertiban dan keamanan publik lebih besar terjadi," ujarnya.

Menurutnya, saat ini, hoaks di Tanah Air sudah menjadi ladang bisnis. Hal itu terbukti dengan kasus sindikat pemroduksi kabar palsu Saracen yang telah dibekuk kepolisian. Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu terus berbenah agar bisa menjadi sumber informasi yang andal.

Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi yang bersumber dari berbagai lembaga pemerintah. Ia menganjurkan pemerintah tak sekadar reaktif menanggapi isu-isu hoaks yang beredar, tapi harus mengendalikan diskusi publik dengan informasi yang jelas dan kredibel.

"Semakin publik diberikan informasi yang berkualitas dan makin ada banyak diskusi, kekuatan hoaks akan semakin menurun. Komunitas masyarakat sipil harus mulai mengambil alih kontrol agenda diskusi. Ketika pemerintah hanya dalam posisi reaktif merespons suatu isu atau agenda yang dilontarkan para pembuat hoaks, maka akan kehilangan kendali untuk mengontrol argumen," paparnya.

Secara terpisah, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika Noor Iza mengatakan pemerintah memang sedang terus berbenah dalam menguatkan peran komunikasi lembaga-lembaga negara. Di era serba digital plus merebaknya hoaks seperti saat ini, lanjut Noor, humas lembaga pemerintahan harus proaktif menjadi pendorong diseminasi program dan capaian pemerintah.

"Humas masa kini harus aktif. Peran kehumasan memang menjadi penekanan Presiden kepada para humas pemerintah. Bagaimana untuk menguatkan peran humas pemerintah secara menyatu juga dilaksanakan melalui program Government Public Relation," ucapnya.

"Intinya saat ini program kerja pemerintah sebagai penentu agenda (agenda setting) isu-isu di masyarakat untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah sebagai sumber informasi yang akurat dan dapat dipercaya," pungkasnya. (X-12)