Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KORPORASI sebagai salah satu elemen pembangunan sudah semestinya turut bertanggung jawab atas lingkungan dan masyararakat sekitar tempat operasional perusahaan.
Hal itu diungkapkan Sri Budi, Direktur Pengendalian Pencemaran dan Air Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat mengunjungi Rumah Informasi Tuntong Laut dan ekowisata Pusung Kapal di Desa Pusung Kapal, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, kemarin.
Dia yang juga merupakan anggota Dewan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) KLHK menambahkan, konservasi tuntong laut (Batagur borneoensis) untuk komponen penilaian Proper dengan kategori penilaian hijau.
"Tetapi kalau digabungkan dengan kegiatan ekowisata dan memandirikan masyarakat setempat, itu bisa menjadi kriteria menuju emas."
Pihaknya berharap ekowisata Pusung Kapal bisa terus berlanjut dan bisa mandiri serta menghasilkan.
"Pelestarian tuntong laut dan ekowisata Pusung Kapal ini positif bagi masyarakat. Tuntong sendiri dikhawatirkan punah. Kami berharap konservasi yang dilakukan sukses sehingga jumlahnya di ekosistem relatif memadai dan tidak mengkhawatirkan."
Dia juga melihat di beberapa tempat lain, ekowisata bisa menghasilkan ratusan juta per bulan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengembangan PT Pertamina EP John H Simamora menegaskan komitmen program corporate social responsibility (CSR) yang berkelanjutan untuk memandirikan masyarakat amat diperlukan bagi perusahaan.
Pasalnya, sambung John, perusahaan harus memiliki dampak sosial dan ekonomi kepada masyarakat.
"Soal keberlanjutan itu memang CSR kita ditujukan agar berdampak kepada masyarakat menuju mandiri. Kita membantu masyarakat di sini dan nanti akan meninggalkannya kalau sudah mandiri. Lalu kita membantu masyarakat yang lain. Untuk ekowisata tuntong ini, kira-kira dua tahun lagi masyarakat bisa mengelola secara mandiri," tuturnya.
Field Manager of Pertamina EP Field Rantau Aceh Tamiang, Richard Muthalib, menambahkan, pelestarian tuntong laut dimulai kelompok lingkungan Yayasan Satucita Lestari Indonesia pada 2010.
Pertamina EP mulai mendukung sejak 2013 dengan memberikan bantuan operasional untuk patroli survei keberadaan sarang telur tuntong, serta sosialisasi pada masyarakat tentang tuntong laut.
Oktober lalu, diresmikan Rumah Informasi Tuntong sebagai wahana edukasi bagi anak sekolah dan masyarakat umum. (H-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved