Satu Ide, Fokus Lawan Hoaks

PERAN dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengurangi dan menangkis peredaran berita hoaks atau berita bohong yang kian mudah menyebar dalam hitungan detik.

Apalagi berita hoaks berpotensi besar memecah persatuan di dalam masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menegaskan media sosial semakin garang, tetapi tidak boleh menjadi dinamika bagi semua pihak.

"Untuk perangi hoaks, itu banyak caranya. Salah satunya dengan menyatukan ide dan fokus dalam perangi hoaks," ungkapnya dalam kegiatan Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) tingkat nasional 2017 di Palembang yang merupakan kerja sama antara Media Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dia juga berharap Badan Koordinasi Kehumasan dapat lebih memfokuskan pada isu yang tengah ada saat ini.

Untuk menghadapi hoaks dalam pemerintahan, Rudi menerangkan perlu adanya fungsi dari juru bicara.

Seperti saat ini, kepresidenan memiliki juru bicara.

Bukan hanya di lingkup kepresidenan dan kementerian, kelembagaan juga perlu adanya juru bicara.

"Menteri, gubernur, bupati dan wali kota perlu adanya juru bicara. Mungkin bisa dari dinas atau humas di pemerintahan tersebut. Namun, juru bicara yang ditunjuk adalah orang-orang yang dekat dengan pengambilan keputusan kebijakan," kata dia.

Ia mencontohkan, dalam penunjukan juru bicara, yang terpilih harus merupakan orang yang mengetahui porsi pemerintahan agar cepat merespons isu yang dinamis.

"Tapi juga merupakan orang yang dekat dengan pengambilan keputusan. Saya akan sampaikan nanti pada semua gubernur," ungkap dia dalam acara bertema Mewujudkan masyarakat informasi di era digital itu.

Hoaks, terang Rudiantara, juga merupakan alat ampuh untuk memecah belah dan membuat peperangan antarwarga Indonesia.

Itu khususnya saat ini terlihat pada akun relawan pendukung seseorang atau gerakan.

Rata-rata relawan dari berbagai pihak memiliki banyak akun.

"Akun relawan tidak bisa dikontrol. Mungkin nanti kita akan putuskan hanya boleh ada 100 akun relawan resmi yang didaftarkan. Kita kurangi hoaks dengan cara itu," kata dia.

Dahsyatnya perkembangan media sosial dan akun-akun yang berunsur negatif juga menjadi perhatian juru bicara kepresidenan, Johan Budi.

Menurutnya, istana pun sering kali ditimpa isu hoaks.

Karena itu, Johan Budi mengajak kepada semua pihak, khususnya kepada humas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memerangi hoaks dengan cara yang baik.

"Pasti ada media yang memiliki frame tertentu. Kita tidak boleh menghindari haters. Kita harus menjelaskan secara lengkap. Jika kita sudah sampaikan, tapi isi berita yang dimuat tidak sama, kita boleh memberikan komplain. Jangan dihindari," ungkap dia.

Dalam kegiatan SAIK itu juga, turut hadir pemerhati media sosial Nukman Luthfie dan Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong yang juga menjadi moderator dalam diskusi itu.

Registrasi prabayar

Pada saat yang sama, Rudiantara juga masih gencar menyosialisasikan registrasi kartu prabayar.

Ia juga meminta agar para peserta mengajak orang lain melakukan hal serupa.

"Tolong. Siapa yang belum registrasi kartu prabayar. Padahal cukup mudah, hanya menggunakan NIK (nomor induk kependudukan) dan nomor KK (kartu keluarga) saja. Tidak ada syarat lain," kata Rudi.

Dia menambahkan, berdasarkan data 22 November 2017 terdapat 70 juta pengguna telah meregistrasi ponselnya. (H-5)