Penyebaran Hoaks Langgar HAM

MARAKNYA informasi/berita bohong atau hoaks yang beredar di media sosial Tanah Air mengakibatkan kebingungan dan kekhawatiran dalam masyarakat.

Selain mengaburkan fakta dan kebenaran, kabar-kabar palsu itu juga merenggut hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar.

"Dampak dari hoaks, publik tidak mendapatkan informasi yang benar. Itu merupakan pelanggaran HAM," tegas Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika, Henri Subiakto, pada seminar bertajuk Menangkal Hoaks, Menggalakkan Literasi Digital? yang digelar The Habibie Center di Jakarta, kemarin.

Menurut Henri, hoaks tidak hanya menjadi gejala disinformasi, tapi juga sudah menjadi ladang bisnis. Hal itu terbukti dengan kasus sindikat pembuat kabar palsu Saracen yang telah dibekuk kepolisian.

Ia memaparkan ragam hoaks yang beredar di Indonesia terbilang banyak, dari isu kesehatan hingga politik. Ia menyebut hoaks politik merupakan salah satu jenis yang paling masif.

"Ciri-ciri hoaks politik itu menciptakan kecemasan dan kebencian. Sumbernya tidak jelas, isinya provokatif," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu Henri juga menepis tudingan yang dialamatkan kepada pemerintah yang gencar memblokir situs-situs penyebar hoaks sebagai antidemokrasi.

"Hoaks tidak ada kaitannya dengan kebebasan berekspresi karena itu merupakan manipulasi", ucapnya.

Menurutnya, langkah terbaik dalam melawan hoaks ialah dengan mendorong literasi digital.

Karena itu, kata Henri, pemerintah mendorong gerakan masyarakat untuk menghasilkan dan berbagi konten positif.

Selain itu, ia mengajak masyarakat membandingkan informasi di media sosial dengan yang ada pada media massa arus utama untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Sebatas judul
Pada kesempatan sama, pegiat media sosial Nukman Luthfie melihat bahwa masyarakat Indonesia lebih condong kepada budaya lisan, bukan tulisan.

Hal itu yang akhirnya mendorong singgungan-singgungan di media sosial yang terus-menerus. "Padahal ketika kopi darat masalah tersebut bisa langsung selesai dengan mudah."

Menurutnya, survei menunjukkan orang Indonesia sering hanya membaca judul tanpa melihat isinya.

Sekitar 70% berita yang viral di media sosial disebar pengguna hanya karena judul yang provokatif dan sensitif.

"Padahal, sering kali judul dan isi itu tidak sesuai. Parahnya, orang yang terpinggirkan paling gampang termakan hoaks dan mudah menyebar hoaks."

Hal itu diperparah dengan algoritma aplikasi media sosial. Dengan algoritma tersebut seseorang selalu disuplai informasi berdasarkan ketertarikan semata.

Jadi, jika orang tersebut me-like atau membagikan kon-ten SARA, suplai informasi yang akan didapatnya hanya berkisar di isu tersebut.

"Oleh sebab itu, edukasi menjadi faktor penting. Selain itu, perlu diperbanyak unggahan informasi yang positif sehingga dapat menggeser suplai hoaks di media sosial."(Dro/H-3)