RI Jadi Anggota Dewan Eksekutif UNESCO

INDONESIA terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO) periode 2017-2021.

Posisi tersebut antara lain akan digunakan untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan meningkatkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional.

"Indonesia akan mampu memperjuangkan kepentingan nasional, meningkatkan kontribusi mewujudkan citra positif Indonesia di masyarakat internasional, memperkuat jaringan kerja sama antarnegara anggota UNESCO, serta memperjuangkan kepentingan regional dan misi khusus Indonesia dalam ranah global. Misalnya, memperjuangkan kedaulatan Palestina dan lain lain," kata Kepala Biro Program Kerja Sama Luar Negeri (PKLN) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Suharti yang mendampingi pimpinan delegasi RI Mendikbud Muhadjir Effendy pada sidang umum ke-39 negara anggota UNESCO di Paris, Prancis.

Dalam pemilihan yang berlangsung di sela-sela sidang pada Rabu (8/11) itu, selain Indonesia, lima negara lain dari Asia Pasifik juga terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif.

Kelima negara itu adalah Bangladesh, Filipina, India, Jepang, dan Tiongkok. Dalam pemilihan tersebut, Indonesia meraih suara dukungan terbanyak ke tiga, setelah Jepang dan India.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia di UNESCO didasarkan pada kebijakan umum pemerintah RI pada organisasi internasional yang merujuk pada beberapa ketetapan hukum negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 45.

Keanggotaan Indonesia pada Organisasi internasional dan menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO, tambahnya, juga diharapkan dapat memberi manfaat secara sosial budaya, menciptakan saling pengertian antarbangsa, meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan, mendorong pelestarian budaya lokal dan nasional, mendorong upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran, serta menciptakan stabilitas nasional, regional, dan internasional.

Pengakuan dunia

Keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI menyatakan, terpilihnya RI menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO merupakan bukti pengakuan dunia terhadap kemajuan nasional di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

"Menjadi anggota Dewan Eksekutif juga menjadi perwujudan diplomasi RI (Republik Indonesia) yang mengedepankan manfaat bagi bangsa," ungkap pernyataan itu.

Dengan menjadi anggota Dewan Eksekutif UNESCO, RI memiliki kewenangan untuk memantau program kerja UNESCO dan mengupayakan agar lebih banyak bermanfaat bagi RI.

Misalnya, memperoleh lebih banyak cagar alam dan cagar budaya yang masuk Daftar Warisan Dunia UNESCO, seperti Candi Borobudur dan Taman Nasional Ujung Kulon.

UNESCO juga dapat didorong lebih mengedepankan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dibutuhkan RI dalam merawat kekayaan alam dan budaya nasional.

Di bidang pendidikan, Presiden Joko Widodo ialah salah satu penggagas dibentuknya Komisi Pendidikan Dunia.

Dengan demikian, RI akan dapat mengupayakan penajaman kegiatan UNESCO di bidang pendidikan, seperti penguatan kapasitas dan pertukaran praktik yang baik, sehingga mendukung prioritas nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa.(Ire/H-2)