Tolak Jalur Penghafal Kitab Suci Dinilai Tepat

USUL Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Eko Suwardi tentang penerimaan mahasiswa jalur seleksi bibit unggul lewat seni baca kitab suci dan hafal kitab suci viral di media sosial.

Dalam menanggapi hal tersebut, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM, Iva Ariani, menegaskan usul tersebut tidak diterima. “Terkait surat Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM nomor 5447/UN1/EB/KL/2017 perihal usulan jalur penerimaan mahasiswa baru di UGM, dengan ini disampaikan bahwa pimpinan UGM telah memutuskan untuk tidak mengakomodasi usulan tersebut,” kata dia, Jumat (3/11).

Sebagai universitas nasional, lanjut dia, UGM terbuka bagi siapa pun anak bangsa yang berprestasi dan berasal dari berbagai kalangan maupun latar belakang. Dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, UGM selalu berlandaskan Pancasila, UUD NRI 1945, dan kebudayaan Indonesia. “Landasan inilah yang melatarbelakangi proses penerimaan mahasiswa baru UGM,” kata dia.

Keputusan UGM menolak usul pemerimaan mahasiswa baru melalui jalur prestasi penghafal kitab suci itu dianggap tepat karena dianggap tidak relevan dan dapat memicu perdebatan hingga konflik sosial. “UGM adalah universitas negeri, bukan agama. Jadi, penolakan pembuatan kriteria seleksi yang bias agama merupakan sesuatu yang tepat,” ujar pengamat pendidikan, Doni Koesoema ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin. Doni mengatakan universitas memiliki peran mengarahkan mahasiswa untuk mencari kebenaran universal. Bukan menjadi hal yang benar bila membiarkan mereka untuk membeda-bedakan pengetahuan atau kemampuan berdasarkan agama.

Tidak relevan
Meski perdebatan masih terjadi di masyarakat, Doni mengatakan tidak ada yang lebih tepat jika dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan UGM. Pemikiran yang berpendapat bahwa kemampuan menghafal kitab suci merupakan cerminan kecerdasan dan kerajinan calon mahasiswa dianggap sebagai pemikiran yang tidak relevan. “Itu pemikiran yang tidak relevan dengan dunia akademis.”

Ia mengatakan konsep tersebut mungkin masih bisa diterapkan, tetapi hanya untuk sekolah-sekolah berlandaskan atau berkurikulum agama. Dengan demikian, tidak akan ada bias agama atau kesalahan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Doni mengharapkan hal serupa akan dilakukan universitas umum lain, khususnya PTN.

Tanpa ada imbauan dari pemerintah, pihak universitas harus sudah mampu membuat keputusan yang tepat dan rele­van dengan dunia pendidikan dan Indonesia. “Jadi, tidak ada imbauan pun harusnya pola pikir pengelola universitas sama. Bahkan, universitas Katolik yang mempelajari teologi tidak akan mempersyaratkan hafalan kitab suci karena selain tidak mungkin, juga tidak relevan,” ujar Doni.

Sebelumnya, FEB UGM menyatakan bersedia menerima mahasiswa baru para pengha­fal kitab suci dan pelantun kitab dengan seni. Namun, hal itu ditolak secara resmi oleh UGM. UGM menyatakan, sebagai universitas nasional, UGM terbuka bagi siapa pun anak bangsa yang berprestasi dan berasal dari berbagai kalangan dan latar belakang. (AT/H-5)