Ajaran Intoleransi Mulai Masuk ke Kalangan Terdidik

AJARAN intoleransi dinilai telah masuk ke kalangan kelas menengah dan terdidik yang sewaktu-waktu bisa mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan keutuhan Ne­gara Kasatuan Republik Indonesia.

“Aparatur negara dan kelompok pekerja di BUMN mu­lai terpapar ajaran-ajaran intoleransi. Penetrasi ajaran-ajaran intoleransi yang anti-Pancasila dan NKRI di kalangan profesional masuk melalui kajian-kajian keagamaan yang dilakukan di tempat kerja,” kata CEO Alvara Hasanuddin Ali saat memaparkan hasil survei Alvara Research Centre dan Mata Air Foundation di Jakarta, kemarin.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di enam ko­ta besar Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Profesional yang menjadi responden ialah kalangan PNS, profesional di kalangan swasta, dan di kalangan BUMN. Survei dilakukan pada 10 September hingga 5 Oktober 2017 melalui wawancara tatap muka.

Dalam hasil survei itu juga disebutkan, relasi antara aga­ma dan negara. Dari per­sep­si kepemimpinan, ada 29,7% yang tidak mendukung pemimpin nonmuslim. Dari jumlah itu, 31,3% ialah golongan PNS, kemudian 25,9% swasta dan 25,9% karyawan BUMN.

Dalam isu peraturan daerah (perda) syariah, 27,6% pro­fe­sional mendukung perda syariah karena dianggap tepat mengakomodasi agama mayoritas. Dari jumlah itu, PNS yang mendukung perda syariah sebanyak 35,3% dan swasta 36,6%. Yang menyatakan perda syariah tidak tepat karena membahayakan NKRI 45,1%.

Lalu, ketika ditanya Pancasila sebagai ideologi negara, mayoritas profesional, sebanyak 84,5%, menyatakan Pancasila sebagai ideologi yang tepat bagi negara Indonesia, sedangkan 15,5% menyatakan ideologi Islam yang tepat.

“Namun, menariknya, PNS yang menyatakan ideologi Islam yang tepat di Indonesia sebanyak 19,4%, jauh lebih besar ketimbang swasta 9,1% dan BUMN 18,1%,” jelas Hasanuddin Ali. (Ant/H-2)