LSM Lingkungan Tolak Aspal Plastik

PEMERINTAH diminta untuk mengkaji ulang penggunaan plastik sebagai bahan aspal.

Aliansi LSM Lingkungan yang tergabung dalam Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengatakan tanpa kajian yang matang dan holistik, terutama terkait dengan potensi timbulan, sirkulasi dan proses daur-ulang, solusi pemanfaatan plastik untuk bahan aspal tersebut tidak dapat disebut sebagai solusi berkelanjutan dan tidak mencerminkan visi circular economy.

Direktur Perkumpulan Yayasan Pengembangan Biosains dan Bioteknologi (YPBB) David Sutasurya dan beberapa anggota LSM lain seperti Walhi dan BaliFokus mengingatkan, upaya jalan aspal-plastik tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai upaya pengurangan sampah plastik.

Amanat pengurangan sampah plastik pada Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah upaya pengurangan timbunan sampah. Yang berarti mencegah sampah itu timbul, dengan cara mengurangi konsumsi material dari hulu.

Mendorong pemanfaatan plastik untuk campuran aspal tergolong pendekatan hilir dan berpotensi mengganggu aliran daur ulang plastik yang sudah ada. Karena itu program ini tidak layak untuk dimasukkan sebagai bagian dari aksi nasional untuk reduksi sampah.

Dikatakan dalam siran persnya, pemanfaatan sampah plastik untuk campuran aspal jalan bisa disamakan dengan memperlakukan jalan sebagai Tempat Pembuangan Akhir (TPA). UU/18/2008 mengamanatkan pemrosesan akhir sampah minimal harus berupa sanitary landfill dengan tujuan agar semua sampah yang tidak dapat didaur ulang dan limbah berbahaya beracun dapat dikelola secara terpusat dan terisolasi.

Penempatan plastik di badan jalan berpotensi besar membuat berbagai potensi pencemar berinteraksi lebih dekat lagi ke permukiman dan badan air. Plastik yang digunakan dalam proses pengolahan aspal hanya berubah secara fisik dan membentuk lapisan tipis pada batuan, plastik tersebut tidak terurai.

Pada proses pembuatan jalan, aspal diproses pada suhu maksimum 160 derajat C, yang cukup tinggi untuk melelehkan plastik tapi terlalu rendah untuk memastikan degradasi berbagai jenis senyawa beracun.

Pemerintah Indonesia juga harus melaksanakan amanat UU 18/2008 yang belum terlaksana, yaitu menerapkan pengurangan timbulan sampah di hulu dan sanitary landfill di hilir.

Amanat UU 18/2008 lain yang belum dilaksanakan adalah sistem pelabelan plastik yang secara transparan menginformasikan kandungan berbagai bahan kimia yang digunakan di dalam plastik seperti misalnya pewarna, plastisizer dan bahan kimiawi berbahaya lainnya.

Klorin dan logam berat terkandung pada pewarna dan berbagai jenis bahan aditif pada berbagai produk plastik akan sulit dideteksi tanpa penerapan sistem pelabelan.

Sebelumnya, Direktur Pusat Teknologi Lingkungan (PTL BPPT) Rudi Nugroho, mengatakan, penggunaan sampah plastik sebagai bahan baku aspal dianggap sebagai upaya efektif untuk mengurangi jumlah sampah plastik di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi solusi pengelolaan sampah plastik yang hingga saat ini belum memiliki cara efektif dan menimbulkan pencemaran.

"Menurut saya, itu satu terobosan yg bagus mengurangi sampah plastik dengan menggunakan cara tersebut," ujar Rudi.

Rudi mengatakan, meski menggunakan bahan baku plastik, jalan yang terbuat dari aspal plastik tersebut akan tetap aman bagi masyarakat. Tidak akan muncul emisi yang membahayakan dari plastik yang telah diolah tersebut. Porsinya, 90% aspal dan dicampur dengan 10% sampah plastik.

"Emisi yang membahayakan saya rasa tidaj muncul. Karena plastik yang dicampur aspal tersebut dari bahan pp or pe yang tidak ada unsur chlornya," ujar Rudi.

PP atau Polypropylene ialah bahan plastik yang biasa digunakan untuk kemasan makanan kering, sedotan, kantong obat, penutup botol, dan sejenisnya. Sementara PE atau Poly Ethylene ialah bahan plastik yang digunakan sebagai kemasan minuman atau barang-cairan, seperti es batu, sirup, dan jenis cairan lainnya. (OL-3)