Presiden: Lima Hari Sekolah tidak Mengikat

TAK ingin polemik terkait lima hari sekolah kian berkepanjangan, Presiden Joko Widodo hari ini menyatakan hal itu bukan program wajib.

"Perlu saya tegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk lima hari sekolah," ujar Jokowi ketika memberikan pernyataan di Istana Merdeka, Kamis (10/8).

Jokowi tak menampik jika gagasan lima hari sekolah dalam program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) belum seluruhnya siap diterima oleh sejumlah pihak baik sekolah maupun masyarakat.

Karena itu bagi sekolah yang merasa belum siap bisa memilih untuk tidak mengikuti. Namun jika ada sekolah yang sudah terbiasa lima hari sekolah, pemerintah tetap menyambut baik.

"Kalau sekolah yang sudah lama melakukan sekolah lima hari dan didukung oleh masyarakat, didukung oleh ulama, didukung oleh orang tua murid, silakan diteruskan, silakan dilanjutkan," tandasnya.

Terkait dengan status payung hukum Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah, Jokowi menyebutkan bahwa dalam waktu dekat pemerintah akan memperkuat statusnya menjadi Peraturan Presiden.

"Jadi Permendikbud ini diganti dengan Perpres, lengkapnya tanya Mensesneg," pungkas Jokowi.

Kebijakan sekolah lima hari sebelumnya ditolak Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dengan alasan akan mengganggu pendidikan di madrasah diniyah yang dimulai pukul 14.00-17.00 WIB.

Partai Kebangkitan Bangsa yang masih terafiliasi dengan NU bahkan mengajukan syarat dukungan Pilpres 2019 terhadap Jokowi jika kebijakan tersebut dicabut. (X-12)