Investasi Dana Haji Mesti Untung

DALAM mengelola dana haji, badan pelaksana Badan Penge­lola Keuangan Haji (BPKH) di­minta menginvestasikannya di sektor yang menguntungkan. Dengan begitu, keuntungannya bisa digunakan untuk subsidi biaya pengelolaan haji.

“Bagaimana uang yang ada, dana yang ada bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik sehingga dari keuntungan itu bisa dipakai untuk menyubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya sehingga nanti men­jadi lebih turun terus,” Pre­siden Joko Widodo menguta­rakan hal itu seusai melantik ang­gota Dewan Pengawas dan anggota BPKH, di Istana Negara, Jakarta kemarin. Presiden pun memberi contoh investasi di bidang infrastruktur.

“Kesempatan ini mungkin pe­merintah harus memberi peluang, misalnya, ada jalan tol yang mau dilepas, beri kesempatan dulu yang pertama pada dana haji ini. Pelabuhan yang aman-aman. Tol, pelabuhan enggak mungkin sampai rugi kalau menaruhnya (investasi) di situ,” tuturnya.

Kepala Negara juga meminta BPKH belajar dari Malaysia terkait pengelolaan dana haji. Apalagi, lanjutnya, Indonesia memiliki jemaah haji paling banyak. “Sudah saya perintah­kan untuk segera melihat penge­lolaan haji ini, terutama tabungan haji di Malaysia yang penge­lolaannya saya kira sangat baik,” tambanya.

Di tempat yang sama anggo­ta BPKH Anggito Abimanyu menyampaikan pihaknya akan me­nyusun rencana kegiatan dan anggaran 2018. Rencana kegiatan yang akan dibuat oleh dewan pengawas bersama badan pelaksana, lanjutnya, akan mengacu pada tiga hal. Pertama, bagaimana membuat penyelenggaraan ibadah haji efisien dan rasional. Kedua, meningkatkan hasil atau manfaat dana investasi yang ada, dan ketiga, menyelenggarakan program kemaslahatan umat.

“Audit dana haji, baik setoran awal, nilai manfaat, maupun da­na abadi umat pada 2016 se­besar Rp95,2 triliun. Akhir ta­hun ini, diperkirakan bisa Rp100 triliun,” tambah Anggi­to.

Dewan pengawas dan anggo­ta badan pelaksana BPKH yang dilantik Presiden, antara lain Yuslam Fauzi yang merupakan ketua sekaligus merangkap anggota dewan pengawas, Khasan Faozi, Mohammad Hatta, Marsudi Syuhud, dan Suhaji Lestiadi. (Nur/X-7)