Bangun Rumah Pintar Jadi Andalan Bekasi

KOTA Layak Anak kategori Madya, demikian penghargaan yang disematkan kepada Kota Bekasi dalam perayaan Hari Anak Nasional di Pekanbaru, Riau, kemarin. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) memberikan penghargaan itu karena menilai Kota Bekasi telah memenuhi 31 hak anak.

Titel Kota Layak Anak itu bahkan tidak disangka-sangka oleh Dinas PP-PA Kota Bekasi. Dalam hal perlin-dungan anak, Dinas PP-PA mengakui masih banyak kasus kekerasan anak yang terjadi di kota itu. Sepanjang tahun ini saja, tercatat ada 42 laporan kasus kekerasan anak.

“Satu daerah sudah diminimalisasi, tapi di daerah lain terjadi, dan pelakunya pendatang baru. Nah ini yang tidak bisa dicegah. Yang jelas kita Satgas Perlindungan Anak di tingkat RT dan RW sudah bergerak sebisa mungkin,” kata Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas PP-PA Kota Bekasi, Mini, kemarin.

Namun, Mini menilai penghargaan itu diberikan Kementerian PP-PA kepada Pemkot Bekasi atas sistem pembangunan mereka yang berbasis anak. Salah satunya, program rumah pintar yang dicanangkan di tiap kecamatan sejak tahun lalu.

Di rumah pintar, ujarnya, anak-anak dididik dan diberikan sosialisasi tentang hak-hak dan perlindungan mereka. “Ini adalah upaya agar mencegah kekerasan terjadi di dalam kehidupan keseharian mereka,” ujarnya.

Namun, dari 12 kecamatan di Kota Bekasi, baru tujuh rumah pintar yang dibangun. “Baru ada tujuh rumah pintar di Kecamatan Kayuringin, Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Mustikajaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Rawalumbu, Kecamatan Medan Satria, dan Kecamatan Bekasi Utara. Tapi semua aktif dan kegiatan diadakan tiap akhir pekan,” ujar Mini.

Bukan cuma itu pekerjaan rumah Pemkot Bekasi menyoal anak. Program Unit Sekolah Baru (USB) yang mereka kembangkan dalam rangka komitmen terhadap pendidikan anak pun belum tuntas dikerjakan.

Belum lama ini keluhan muncul dari para siswa tingkat atas yang hingga kini belum mempunyai gedung sekolah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Ali Fauzi mengakui delapan sekolah negeri yang dibentuk tahun lalu lewat program Unit Sekolah Baru (USB) belum memiliki gedung sekolah.

Total ada 3.428 siswa, yakni 2.880 siswa SMA negeri (SMAN) dan 1.148 siswa SMK negeri (SMKN) di Kota Bekasi terpaksa menumpang belajar di gedung sekolah lain.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengaku ruang khusus anak belum dikembangkan dengan maksimal.
“(Penghargaan) Ini jadi sebuah motivasi dalam memberikan hak- hak anak sesuai dengan deklarasi. Yang terpenting, anak adalah aset paling berharga untuk masa depan,“ kata Rahmat. (Gan/J-4)