Utamakan Pendekatan Kekeluargaan

KASUS perundungan (bullying) yang melibatkan 2 siswa SMP dan 7 siswa SD pada Jumat (14/7) di Thamrin City, Jakarta Pusat, dan mahasiswa Universitas Gunadarma sempat menggegerkan media sosial.

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta pun memutuskan untuk mengembalikan siswa kepada orangtua dan mencabut keikutsertaan sembilan siswa yang terlibat perundungan dari kartu Jakarta pintar (KJP).

Namun, tidak semua orangtua setuju dengan langkah yang diambil Disdik DKI. Tuti Widyastuti, 45, mengatakan seharusnya anak yang terlibat perundungan diberi peringatan terlebih dulu, tidak langsung diberi sanksi.

"Mengembalikan anak-anak pelaku perundungan kepada orangtua tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Aturan Pemerintah Provinsi DKI itu harus ditinjau ulang karena mendidik juga harus ada softskill," ujar Tuti di Jakarta Timur.

Pendapat senada disampaikan Rida, 48. Ibu dari seorang anak yang bersekolah di bangku SMP mengaku miris dengan sikap Pemprov DKI yang seolah hanya mau menerima anak baik. "Menjadi tugas sekolah mendidik anak-anak menjadi lebih baik," ujarnya.

Berbeda dengan dua ibu tersebut, Verri, 38, ayah dari satu orang putri, mengaku setuju dengan tindakan pengembalian pelaku kepada orangtua. Pasalnya, ia tidak rela jika perundung anak masih bersekolah dekat dengan anaknya.

"Saya hanya membayangkan anak itu akan melakukan hal yang sama kepada anak saya. Kalau saya posisikan diri sebagai ayah si korban, saya tidak mau," imbuhnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati menjelaskan langkah Disdik DKI mengembalikan anak pelaku perundungan sudah sesuai aturan, begitu pula dengan pencabutan KJP. Hal itu tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Bullying serta Kekerasan di Lingkungan Sekolah dan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga tidak Mampu melalui KJP.

Presiden Joko Widodo mengingatkan jangan sampai anak-anak bangsa dididik oleh media sosial. Untuk itu, dibutukan peran pendidik agar karakter bangsa tidak tergerus dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

"Jangan sampai anak-anak kita dididik oleh perubahan-perubahan yang merusak karakter kita. Hati-hati. Semuanya harus mempersiapkan itu. Perubahan itu sudah tidak bisa kita tolak-tolak lagi," kata Jokowi saat membuka Rakor Pimnas Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Hotel Sahid Raya, di Yogyakarta, kemarin.

PGRI, lanjut Presiden, sangat berperan dalam mengantisipasi perubahan dunia yang cepat. Menurutnya, pendidikan merupakan jalan panjang dari sebuah bangsa untuk menjawab tantangan yang ada dalam membangun martabat bangsa. Aya/Nur/X-7