Bansos tidak akan Dikurangi

MENTERI Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menegaskan penghematan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2017 tidak akan berdampak pada pengurangan bantuan sosial (bansos) dan subsidi untuk rakyat.

"Biaya hidup dan keperluan sehari-hari masyarakat sudah cukup berat. Maka Kementerian Sosial (Kemensos) berkomitmen bantuan sosial dan program subsidi tidak ada pemotongan anggaran," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, kemarin.

Seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Jakarta, Mensos menjelaskan total anggaran untuk bansos dan subsidi pada 2017 ialah Rp14,15 triliun.

Anggaran tersebut digunakan untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Bantuan Beras Sejahtera (Rastra), Bansos Disabilitas, Bansos Lansia, dan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif-Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE).

"Dua program prioritas nasional saat ini ialah PKH dan BPNT. Tahun ini jumlah penerima PKH sebanyak 6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan penerima BPNT ialah 1,28 juta keluarga," kata Mensos.

Mensos menjelaskan dasar penghematan anggaran ialah Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017.

Anggaran Kementerian Sosial tahun anggaran 2017 ialah Rp17,5 triliun.

Kemudian dikurangi untuk penghematan sebesar Rp247,9 miliar.

Pengurangan anggaran merata di semua satuan kerja Kemensos.

"Penghematan dilakukan pada pos anggaran yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat seperti rapat-rapat dan kegiatan koordinasi," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher mengatakan pihaknya berharap kebijakan penghematan tidak dilakukan pada program prioritas yang menyentuh langsung masyarakat. (Ind/Ant/H-3)