Bonus Demografi Didorong hingga 2045

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro ingin mendorong agar masa bonus demografi Indonesia diperpanjang hingga 2045. Saat ini, bonus demografi Indonesia diprediksi akan berakhir di 2030.

Pada 2030 itu, angkatan usia produktif (15-64 tahun) diprediksi mencapai 68% dari total populasi dan angkatan tua (65+) sekitar 9%. Sementara, saat usia emas Indonesia di 2045, prosentase angka usia produktif turun jadi 66% dan justru angkatan tua meningkat menjadi 14%.

Karena itu, Bambang menyebut bonus demografi mesti diperpanjang hingga 2045, sehingga saat Indonesia mencapai usia emas masih memiliki angkatan produktif yang tinggi.

"Kita punya kebijakan yang memungkinkan untuk memperpanjang bonus demografi agar tujuannya kita kaya dulu sebelum pensiun," ujar Bambang dalam sambutannya dalam seminar bertajuk 'Demografi Indonesia: Masa Depan yang Diinginkan' di Gedung Bappenas Jakarta, Selasa (11/7).

Tujuan memperpanjang masa bonus demografi tersebut, kata Bambang, agar Indonesia ketika mencapai usia emas bisa menikmati waktu yang lebih lama dengan negara berpendapatan tinggi per kapita. Sebab dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5% tiap tahunnya, diprediksi pada 2038 Indonesia akan menjadi negara dengan pendapatan per kapita tinggi.

Namun jika masa bonus demografi tidak diperpanjang, angkatan produktif hanya memiliki waktu 7 tahun untuk menikmati masa kejayaan sebelum memasuki masa pensiun di 2045.

"Bonus demografi kita memang hanya sampai 2030, artinya setelah itu tidak lagi bonus dan kita mulai aging society (generasi tua) dan jadi pertanyaan Presiden (Jokowi) apakah ketika 2045 kita itu sudah aging society, kita merdeka baru 100 tahun kok sudah tua," jelasnya.

Untuk memperpanjang bonus demografi itu, pemerintah akan menjaga angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) bisa tetap konsisten di angka 2,1 hingga 2045. Kalau dibiarkan tanpa intervensi, TFR Indonesia diprediksi hanya sekitar 1,8 di 2045 dan baru mendekati 2 pada 2100.

Saat ini TFR di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Yogyakarta berada di bawah 2 yang berarti keluarga baru di daerah tersebut rata-hanya ingin memiliki satu anak.

Bambang tidak ingin Indonesia seperti Rusia, Korea, Singapura dan Jepang yang terlambat menyadari generasinya semakin menua akhirnya memberikan intensif bagi keluarga muda untuk memiliki anak lebih dari satu. "Harus ada kebijakan agar bagaimana TFT ideal untuk menjaga kesinambungan bonus demografi tanpa menambah beban negara," tukasnya.

Di tempat yang sama, Deputi Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Wendy Hartanto mendukung adanya rencana perpanjangan masa bonus demografi tersebut dengan mematok angka kelahiran 2,1 secara nasional secara konsiten.

Untuk itu, BKKBN akan melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang angka TFR-nya dibawah 2 seperti Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Jawa Timur untuk bisa naik menjadi 2,1. "Yang sudah 2 kita pertahankan, yang di atas 2 khususnya di daerah timur itu kita turunkan," tukasnya. (X-12)