Partisipasi Politik Perempuan yang Belum Berujung Kemenangan

SETIAP pemilu dan pilkada, wajah perempuan semakin sering muncul dalam daftar calon. Kehadiran mereka menandai kemajuan penting dalam demokrasi Indonesia. Namun, di balik meningkatnya jumlah kandidat perempuan, satu pertanyaan mendasar masih terus berulang: mengapa perempuan tetap jarang menang dalam pemilihan politik?

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat keterwakilan perempuan di DPR RI hasil Pemilu 2019 sebesar 20,87 persen. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pemilu nasional, tetapi masih jauh dari representasi setara. Pada level eksekutif, seperti kepala daerah, proporsi perempuan bahkan lebih rendah dan cenderung stagnan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan lagi soal akses pencalonan. Tantangan utama justru terletak pada peluang untuk menang. Banyak perempuan maju sebagai kandidat, tetapi tidak berada pada posisi yang setara dalam kompetisi politik yang masih didominasi laki-laki.

Baca juga : Sistem Belum Inklusif, Partisipasi Politik Perempuan masih Rendah

Selain faktor struktural, faktor kultural juga memainkan peran besar. Politik masih kerap dipersepsikan sebagai ruang yang keras, kompetitif, dan maskulin. Dalam kerangka budaya seperti ini, kepemimpinan perempuan sering dinilai dengan standar ganda. Ketegasan dapat dianggap berlebihan, sementara sikap kompromis kerap ditafsirkan sebagai kelemahan. Akibatnya, perempuan harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kapasitas yang pada kandidat laki-laki sering kali dianggap otomatis.

Sistem Untungkan Kandidat Tertentu

Sistem pemilihan juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kemenangan perempuan. Dalam Pilkada, tidak ada kebijakan afirmatif seperti pada pemilu legislatif. Kontestasi satu putaran cenderung menguntungkan kandidat dengan modal politik dan popularitas yang sudah mapan.

Peran media juga tak dapat dilepaskan dari dinamika tersebut. Meski ruang bagi kandidat perempuan semakin terbuka, pemberitaan masih sering menekankan aspek personal dibandingkan gagasan dan program. Akibatnya, publik tidak selalu memperoleh gambaran utuh tentang kapasitas kepemimpinan perempuan.

Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam pengambilan keputusan politik membawa dampak positif, terutama dalam isu-isu sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan. Rendahnya tingkat kemenangan perempuan berarti hilangnya perspektif penting dalam kebijakan.

Karena itu, peningkatan partisipasi politik perempuan tidak cukup berhenti pada tahap pencalonan. Diperlukan dukungan partai yang lebih serius, sistem pemilihan yang adil, serta perubahan cara memaknai kepemimpinan.

Demokrasi yang inklusif tidak hanya diukur dari siapa yang ikut bertarung, tetapi dari seberapa adil peluang untuk menang. Selama perempuan masih harus berjuang lebih keras dari garis awal yang berbeda, kesetaraan politik masih menjadi pekerjaan rumah.