Mamdani Menang, Proletar Senang, Borjuis Tegang

ZOHRAN Kwame Mamdani, politisi Amerika kelahiran 18 Oktober 1991, terpilih sebagai Wali Kota New York pada 24 Juni 2025. Pada usia 34 tahun, ia tercatat sebagai wali kota termuda sekaligus wali kota muslim pertama dalam sejarah kota tersebut. 

Sebagai anggota Partai Demokrat, Mamdani memenangi pemilihan pendahuluan dengan mengalahkan pesaingnya dari Partai Republik sekaligus mantan gubernur, Andrew Cuomo. Kemenangan itu menjadi momentum politik yang mengejutkan banyak pihak.

Mamdani lahir di Uganda dan datang ke New York bersama keluarganya pada usia tujuh tahun. Pengalaman hidup sebagai imigran membentuk cara pandangnya terhadap kota yang dihuni oleh beragam kelompok etnis dan ekonomi. Identitas dan latar belakangnya sebagai seorang imigran kemudian banyak memengaruhi orientasi kebijakan publik yang ia usung.

Baca juga : Di Luar Dugaan! Pertemuan Donald Trump-Zohran Mamdani Berlangsung Hangat

Karier politik Mamdani dimulai setelah ia lulus dari Bowdoin College pada 2014. Menurut laporan IDN Times, minatnya pada pelayanan publik tumbuh ketika ia bekerja sebagai konselor pencegahan penyitaan rumah di Queens. Dari sana, ia terlibat aktif dalam kampanye kandidat Demokrat di Queens dan Brooklyn. 

Pada 2020, ia pertama kali terpilih sebagai anggota Majelis New York, yang menjadi batu loncatan penting bagi perjalanan politiknya. Pada Oktober 2024, Mamdani mengumumkan pencalonannya dalam pemilihan Wali Kota New York 2025 dengan fokus kampanye pada isu keterjangkauan. 

Mamdani menjanjikan bus kota gratis, layanan penitipan anak publik universal, toko bahan makanan milik pemerintah kota, pembekuan
sewa bagi unit berstatus rent-stabilized, pembangunan tambahan perumahan terjangkau, serta upah minimum sebesar 30 dolar AS per jam pada 2030. 

Baca juga : Duel Dua Putra Queens: Wali Kota New York Mamdani Siap Bertemu Trump

Tuai kontroversi

Janji-janji tersebut menarik perhatian para pemilih, terutama kelompok imigran dan kelas pekerja yang selama ini merasakan tingginya biaya hidup di New York. Selain itu, Mamdani menyampaikan dukungan penuh terhadap hak-hak LGBTQ serta reformasi menyeluruh di bidang keselamatan publik.

Namun, kampanyenya tidak lepas dari kontroversi. Selain kritik dari Partai Republik, Mamdani mendapat penolakan keras dari kalangan berpenghasilan tinggi. Hal itu disebabkan oleh janjinya untuk menaikkan pajak bagi perusahaan dan individu yang berpendapatan lebih dari 1 juta dolar AS per tahun. 

Rencana tersebut memicu reaksi beragam. Serikat pekerja dan kelompok progresif seperti Working Families Party menyambut baik kebijakan itu dengan alasan bahwa sistem perpajakan yang ada hanya memperkaya kaum elite. “Sudah saatnya mereka yang paling mampu membayar bagian yang  lebih besar,” ujar Direktur Working Families Party, Sochie Nnaemeka, dikutip dari pajak.com. 

Mamdani menegaskan bahwa langkah itu bertujuan menciptakan kesetaraan ekonomi di New York. Sebaliknya, sejumlah analis menilai kebijakan tersebut berisiko memicu sengketa hukum yang panjang serta meningkatkan beban birokrasi. 

Kekhawatiran tersebut muncul karena New York tengah menghadapi defisit anggaran sekitar 4,3 miliar dolar AS, angka yang diproyeksikan dapat meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun mendatang. Para ekonom menilai bahwa kebijakan pajak progresif yang diusulkan Mamdani menjadi tantangan serius yang harus ia hadapi setelah menjabat.

Fenomena politik itu dapat dianalisis menggunakan perspektif Marxisme dalam hubungan internasional. Marxisme, sebagai salah satu teori penting dalam studi hubungan internasional, melihat struktur ekonomi sebagai penentu utama dalam dinamika politik global. 

Teori yang dikembangkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels itu menekankan pertentangan antara dua kelas utama: kaum borjuis sebagai pemilik modal dan kaum proletar sebagai pekerja (Jackson & Sørensen, 2013). Marx berpendapat bahwa kapitalisme memungkinkan akumulasi kekayaan di tangan segelintir elite melalui eksploitasi terhadap kelas pekerja.

Dalam konteks ini, kebijakan keterjangkauan dan usulan kenaikan pajak yang diajukan Mamdani dapat dibaca sebagai ekspresi dari orientasi sosialisme dan gagasan kesetaraan kelas. Kebijakan tersebut menargetkan kaum borjuis, kelompok pemilik modal berpendapatan tinggi, yang akan terdampak langsung oleh peningkatan beban pajak. 

Sementara itu, kaum proletar, yakni masyarakat kelas pekerja dan kelompok berpenghasilan rendah, menjadi pihak yang ingin diberdayakan melalui program-program keterjangkauan yang ia tawarkan.

Tantang struktur kapitalisme

Dari sudut pandang hubungan internasional, kemenangan Mamdani mencerminkan perubahan pola politik di kota-kota global. New York sebagai kota kosmopolitan dihuni oleh populasi imigran besar yang rentan terhadap dampak ketidaksetaraan ekonomi global. Kebijakan Mamdani merepresentasikan upaya untuk menantang struktur kapitalisme perkotaan dan menawarkan redistribusi kekayaan sebagai solusi bagi ketimpangan. 

Dengan demikian, pemilihannya bukan hanya peristiwa politik lokal, melainkan juga bagian dari dinamika global yang lebih luas tentang perjuangan kelas dan kritik terhadap kapitalisme, tema sentral dalam tradisi pemikiran Marxis.

Pada akhirnya, terpilihnya Zohran Mamdani sebagai Wali Kota New York mencerminkan dinamika politik global yang semakin dipengaruhi oleh isu ketimpangan ekonomi dan tuntutan keadilan sosial. Kemenangan itu menunjukkan bahwa model politik progresif yang menantang struktur kapitalisme klasik masih memiliki daya tarik kuat, terutama di kota multikultural seperti New York. 

Meskipun Mamdani menghadapi berbagai tantangan fiskal dan politik, arah kebijakan yang ia usung membuka diskusi lebih luas tentang masa depan kota-kota global dan kemungkinan pergeseran menuju sistem yang lebih egaliter. Dengan demikian, kemenangan Mamdani bukan hanya peristiwa politik lokal, melainkan juga cerminan perubahan paradigma dalam hubungan internasional kontemporer.