SPBU Diwajibkan Miliki Dispenser BBG

LAMBATNYA program konversi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) membuat Presiden Joko Widodo menitahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mi­neral (ESDM) Ignasius Jonan menggodok regulasi khusus dengan substansi mewajibkan setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memiliki satu dispenser khusus BBG.

“Persoalannya memang seperti chicken and egg. SPBG atau malah industri otomotif yang disiapkan lebih dulu? Tapi saya sendiri cenderung mengambil inisiatif begini, kita buat kewajiban buat SPBU harus punya satu dispenser gas,” tutur Jonan dalam Natural Gas Vehicles and Infrastructure Indonesia Forum and Exhibition di Jakarta, kemarin.

Langkah itu diambil pemerintah lantaran pembangunan SPBG di Tanah Air tidak begitu masif. Persoalan lahan, per­izinan, hingga ketersediaan pasokan gas kerap dituding sebagai biang keladi. Dengan nada menyindir, Jonan menyebut program konversi bahan bakar merupakan sebuah pionir, tetapi tanpa perencanaan matang.

Karena itu, Kementerian ESDM kini bertekad memastikan ketersediaan gas walaupun potensi pasar belum tentu menjanjikan. Payung hukum kebijakan anyar itu ditargetkan rampung dalam satu atau dua pekan. Jonan memprediksi dalam kurun waktu satu sampai dua tahun, lebih dari 5.000 SPBU akan memiliki minimal satu dispenser untuk menya­lurkan BBG.

“Nanti akan ditentukan per wilayah dalam enam bulan harus pasang dispenser gas, atau mungkin dalam 18 bulan. Jadi, dalam satu sampai dua tahun akan ada 5.000 dispenser di setiap SPBU. Saya yakin industri otomotif yang tergabung dalam Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), misalnya, akan mendukung kebijakan konversi gas,” imbuhnya.

PT Pertamina (persero) mengamini rendahnya serapan BBG yang dipasarkan. “Bisa dibilang konsumsi (BBG) terus turun dari tahun ke tahun. Padahal, berbicara utilisasi sebenarnya tidak terbatas juga ya,” ujar City Gas and CNG Manager of Pertamina Ryrien Marisa pada kesempatan sama.

Dia mengungkapkan penjualan BBG selama ini diserap sektor transportasi umum, terutama bus yang dioperasikan PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta). Konsumsi bus Trans-Jakarta terbilang besar lantaran kapasitas dalam sekali pengisian mencapai 120 liter. Sementara itu, kendaraan lainnya seperti bajaj hanya mampu menyerap 5 liter dan mobil sebanyak 15 liter.

Menurutnya, kebijakan pemerintah harus diikuti dengan insentif. Seperti insentif untuk pelaku usaha agar tingkat pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) tetap terjaga. Begitu pula terhadap konsumen, mengingat biaya pemasangan kit konversi cukup mahal, hingga mencapai Rp26 juta.

“Perlu ada insentif, baik untuk pelaku usaha maupun konsumen agar mau beralih pakai BBG,” katanya.

Dukungan pengusaha
Ketua Dewan Pimpinan Dae­rah III Hiswana Migas Juan Tarigan menyatakan pelaku usaha siap menjalankan kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, itu terkait dengan kewajiban SPBU untuk memiliki minimum satu dispenser khusus BBG. “Pada prinsipnya kami siap saja, pemerintah sudah berkomunikasi dengan kami,” ujar Juan saat dihubungi, kemarin.

Kesiapan yang diutarakan Juan seiring dengan optimisme pemerintah terkait dengan serapan konsumsi BBG. Pasalnya ketersediaan infrastruktur diyakini dapat mendongkrak pertumbuhan kendaraan dengan spesifikasi berbasis gas. Apalagi, Gaikindo diketahui berkomitmen mengembangkan kendaraan berbasis gas dengan catatan pasokan BBG terjamin dan mudah dijangkau. Saat ini, pihaknya masih menanti ketentuan teknis terkait implementasi kebijakan anyar itu.

“Saya yakin Gaikindo juga mau mengembangkan kendaraa­n yang bisa menyerap BBG. Sekarang kita tunggu teknis dari implementasinya seperti apa. Kan aturannya masih digodok ya,” tuturnya singkat. (E-2)