Babak Baru Sistem Nontunai

PADA 23 Februari lalu pemerintah resmi merilis program bantuan pangan nontunai bagi 1,2 juta rumah tangga di Tanah Air.

Peluncuran itu menandai dimulainya era penyaluran bantuan sosial (bansos) via jalur nontunai. Sebuah langkah transformasi yang strategis mengingat sasaran
program ialah kelas menengah bawah yang acap belum melek keuangan.

Keharusan penerima bansos nontunai memiliki rekening membuat terjadi verifi kasi alamiah terhadap calon penerima bantuan. Akibatnya, nama-nama yang sudah tidak layak menerima bansos keluar dari daftar. Jumlah penerima pun menyusut dari perkiraan 1,4 juta menjadi 1,28 juta penerima bansos.

Keuntungan lain dari penyaluran bansos dengan sistem nontunai ialah kemudahan dalam memantau penggunaannya. Ingat bagaimana Gubernur DKI Jakarta Basuki
Tjahaja Purnama pernah sewot kala mengetahui kartu Jakarta pintar (KJP) dipakai untuk membayari karaoke? Ahok, sapaan akrabnya, dapat mengetahui hal tersebut
karena dapat melihat data penggunaan KJP di sistem Bank DKI.

Bergeser sedikit ke transanksasi nontunai, pemprov juga salah satu pemda yang memetik benefit dari transaksasi nontunai untuk pembayaran pakir (e-parkir). Di Jalan
Sabang, misalnya, sebelum ada e-parkir, pendapatan parkir hanya Rp500 ribu sehari. Setelah implementasi e-parkir, pendapatan melonjak hingga Rp15 juta per hari.

Tentu saja transaksi nontunai butuh infrastruktur andal. Bayangkan betapa kacaunya bila ketika hendak dipakai, kartu untuk transaksi nontunai mendadak tidak berfungsi. Bila itu terjadi pada penerima bansos tunai, kondisinya bisa jadi runyam.

Untunglah, itu konon telah diantisipasi bank-bank pelat merah yang jadi tulang punggung layanan bansos nontunai.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang membawahkan bidang sistem pembayaran, Sugeng, mengatakan dampak terganggunya layanan telah diminimalkan.
“Mereka menyediakan tenaga pendamping bagi para penerima bansos nontunai sehingga begitu ada kesulitan, bisa dibantu,“ ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Oleh karena itu, ia mengapresiasi kerja keras BUMN perbankan yang selama masa uji coba bansos nontunai terus menyempurnakan layanan.

Semoga keandalan sistem penunjang dari perbankan itu terus meningkat mengingat akan kian besarnya jumlah penerima bansos dengan sistem nontunai kelak.
Paling tidak, ada 6 juta rumah tangga dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Belum lagi jutaan penerima bantuan subsidi listrik ataupun elpiji 3 kg. Kita berharap BI
sebagai punggawa sistem pembayaran juga cermat mengawal proses tersebut. Dengan begitu, transformasi gaya hidup masyarakat dari tunai menjadi nontunai bisa berjalan lebih baik. (Raja Suhud/E-1)